Press "Enter" to skip to content

Pelik Ditengah Pandemik, Financial Pemkab Nunukan Tak Bergeming

NUNUKAN – Pandemik Covid 19 tak dapat dihindari, semua daerah dikejutkan oleh wabah ini, selain kondisi kesehatan dan kehidupan sosial, corona juga mempengaruhi sektor ekonomi terutama realisasi financial di Indonesia.

Program kebijakan pembangunan daerah yang terencana, harus berhadapan dengan realokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan pandemic covid 19, karena kesehatan, dan ekonomi sosial kemasyarakatan menjadi paradigma utama pemerintah untuk segera keluar dari pandemik coronavirus yang sudah banyak menelan korban itu.

Ketua RT RW dalam acara silaturahmi dan dialog bersama Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid.

Pemerintah terpaksa merefokusing anggaran dengan mengesampingkan, bukan hanya pembangunan yang berskala prioritas, namun dipaksa untuk memangkas pembiayaan lainnya, agar segera menanggulangi dampak yang ditimbulkan virus tersebut.

Hal ini dijelaskan Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid SE MM, melalui agenda silaturrahmi dan dialog bersama ketua RT – RW se Kecamatan Nunukan Selatan,  Bupati mengatakan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah tahun ini mengalami tekanan, sehingga program yang telah direncanakan untuk mengisi pembangunan Kabupaten Nunukan di wilayah perbatasan ini, nyaris tak berdetak, namun tetap bergerak meskipun pelik ditengah Pandemik.

BUpati Nunukan, menyampaikan data, postur dan kondisi APBD Nunukan.

Penyebaran covid – 19 yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, menurut Laura, telah membuat pemerintah daerah mau tidak mau harus melakukan realokasi anggaran di hampir semua sektor untuk penanganan dampak penyebaran Covid – 19.

Situasi tersebut membuat kondisi keuangan pemerintah daerah beberapa tahun terakhir memang sudah mengalami defisit. Angkanya kemungkinan besar dan akan semakin besar seiring dengan meningkatnya defisit skala Nasional yang diperkirakan mencapai 6 persen lebih pada tahun ini.

“ Begitu situasinya ditetapkan menjadi tanggap bencana, maka hampir semua anggaran harus disesuaikan kembali, semuanya dipangkas dan dilarikan anggarannya untuk penanganan covid – 19. Setidaknya ada Rp. 80 miliar yang dialihkan untuk mengatasi dampak penyebaran covid – 19, inilah yang menyebabkan nyaris tidak ada pembangunan dari APBD pada tahun ini.” kata Laura, Senin (22/6) di lt v Sekretariat Daerah Nunukan.

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan ketentuan dari kebijakan pemerintah pusat, menurut Laura, bukan hanya Nunukan yang mengalami situasi seperti ini, bahkan terjadi seluruh daerah di Indonesia.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ikut serta dalam silaturahmi dan dialog ketua RT RW se Kecamatan Nunukan Selatan.

Melalui pertemuan itu Bupati Nunukan, menampilkan slide data, terkait  postur dan kondisi APBD Nunukan, agar ketua RT  RW bisa meluruskan pesan tersebut kepada masyarakat dilingkungannya, ikut memahami situasi yang terjadi  saat ini, sehingga masyarakat tidak salah persepsi terkait kebijakan dan langkah yang ditempuh pemerintah daerah.

Selain itu, dokumentasi video pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati juga ditampilkan, berdurasi sekira 20 menit. Sri Mulyani menjelaskan asumsi defisit tahun 2020 yang diperkirakan mencapai 6 persen.

Lebih lanjut, Laura menjelaskan bahwa pendapatan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 90 persen, selebihnya berasal pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 7 persen, dan pendapatan lain yang sah sekitar 3 persen.

Defisit yang dialami oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terjadi karena anggaran yang ditransfer oleh pemerintah tidak sesuai dengan asumsi atau perkiraan pendapatan yang sudah disusun.

Persoalannya adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat tidak pernah mencapai 100 persen, hanya berkisar diantara 70 – 90 persen, padahal Pemerintah Daerah sudah menyusun 100 persen anggaran.

“ Jangan dikira semua tergantung bagaimana bupati mengaturnya. Semua ada aturannya, menyusun APBD pun ada kaidah – kaidah yang harus kita ikuti, tidak boleh sembarangan,” jelasnya.

Karena itu, keuangan yang diterima Pemerintah Daerah berkisar dibawah 100 persen, maka mau tidak mau pasti ada hutang, kata Laura, Usulan – usulan dari masyarakat pun tidak semuanya dilaksanakan, karena diakui anggaran terbatas, sebelum pandemik situasi anggaran sudah tidak normal, dan saat ini berhadapan dengan covid – 19, kondisi keuangan semakin berat.

” Jadi inilah yang menjadi tantangan pemerintah daerah dan harus kita sampaikan ke masyarakat, namun kita tetap optimis dengan melihat kondisi keuangan seperti ini, dan tetap bergerak menstimulasi sektor sektor pembangunan, terutama di bidang perikanan dan rumput laut agar masyarakar kita terpacu lebih mandiri, mewujudkan dari yang tidak ada menjadi ada,” tutup Laura.#Fik/Humas.

Bagikan :
Top Update :
error: Hubungi Redaksi
Pariwara Prokes