Press "Enter" to skip to content

Begini Pemandangan Umum Fraksi, Tanggapi LKPJ Bupati Tahun 2019

NUNUKAN – Terhadap Nota Penjelasan Raperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Fraksi Fraksi DPRD Nunukan, Senin (29/06) melalui rapat paripurna ke 4 masa sidang III mengapresiasi kenerja Pemerintah Daerah terhadap program pelaksanaan pembangunan tahun 2019.

Fraksi DPRD juga berpendapat bahwa pelaksanaan progres pembangunan pada tahun berikutnya dapat maksimal dan kembali mendapatkan sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilian BPK RI.

Anggota DPRD Nunukan hadir dlam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pelaksanaan APBD TA 2019.

Meski demikian, juga terdapat sejumlah catatan strategis serta saran dan masukan dari masing-masing fraksi DPRD Nunukan, yang tentunya perlu pemerintah daerah tindaklanjuti demi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan pada tahun berikutnya.

Mengawali pemandangan umum dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Hanura menilai ada ketimpangan terhadap target pendapatan transfer yang terhitung sebesar Rp 1.042 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp 882 Milyar lebih atau 84,7 persen.

Hal ini tentunya menjadi catatan dari fraksi Hanura dan berpendapat bahwa realisasi pendapatan transfer tersebut  kurang maksimal, sehingga pemerintah daerah perlu menjelaskan lebih lanjut melalui rapat paripurna berikutnya.

Senada yang disampaikan fraksi Hanura, Fraksi yang diketuai Saleh, SE, juga mengapresiasi capaian kinerja pemerintah terhadap pertangugnjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Juru Bicara Fraksi Demokrat, Saleh SE menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap Raperda Pelaksanaan APBD Tahun 2019

Namun, Fraksi Demokrat, juga memberikan catatan khusus terkait opini WTP, tentunya perlu dikorelasikan dengan pelaksanaan pembangunan, yakni peningkatan kualitas SDM aparatur dan memperhatikan sistem pengendalian internal dengan memaksimalkan pengawasan melekat pada masing-masing SKPD.

“ Sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik tanpa dicederai oleh tindakan-tindakan yang dapat merugikan setiap lini pembangunan,” kata juru Bicara Fraksi Demokrat, Saleh SE.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan adanya realisasi kegiatan 100 persen, namun pembayarannya hanya sekira 40 persen, sementara terdapat kegiatan pada tahun 2011 realisasi pembayaran kegiatan 100 persen di tahun anggaran 2019.

Begitu juga dengan penyelesaian utang asset tetap pada pihak ketiga sebesar 63 milyar lebih, terutama pembayaran APBD pada tahun 2020, baik di dapil satu, dua, dan tiga, pemerintah daerah diminta lebih serius terhadap hal ini.

Berbeda dengan yang disampiakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sebagai saran dan masukan, Fraksi ini meminta agar pemerintah daerah fokus terhadap peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) karena dari data yang ada, menurutnya, Kabupaten Nunukan ranking terakhir dari lima kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang hadir dalam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Pemerintah Daerah juga diharapkan kreatif dan inovatif meningkatkan PAD, yang menurut fraksi PKS belum mencapai target, terhadap program kegiatan yang realisasinya 50 persen terutama di Dinas PUPR, Pemerintah Daerah diminta untuk menjelaskan hal tersebut, demikian juga dengan realisasi utang kegiatan tahun 2011, judul proyek Pembangunan Jalan Maspul Lodres yang telah lunasi pada tahun 2019.

Pemandangan Umum Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, sebanyak 22 catatan  strategis yang perlu pemerintah daerah seriusi dalam pembangunan di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah Rumah Sakit Pratama di wilayah tiga, pemerintah diminta untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit tersebut, yang saat ini terlihat megah namun Infrastruktur penunjang kesehatan tidak tersedia.

Sementara itu, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (F-GKP) melalui pemandangan umum yang disampaikan Welson, meinta pemerintah daerah agar tahun berikutnya bisa merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun anggaran 2019.

Karena menurut Fraksi GKP pada tahun 2019 realisasi PAD, pendapatan transfer maupun pendapatan yang sah hanya sebesar 88,11 persen dari target pendapatan sebesar Rp. 1, 373 Triliun lebih yang belum memberikan indicator dalam kemandirian Fiskal.

Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanuddin S.HI dan dihadiri asisten III, secretariat daerah kabupaten Nunukan dan anggota DPRD serta sejumlah organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan.#Hdr

Bagikan :
Top Update :
error: Hubungi Redaksi
Pariwara Prokes