Press "Enter" to skip to content

Tahapan Pilkada Ikuti Standar Protokol Kesehatan

NUNUKAN – Setiap tahapan pilkada 2020 di kabupaten Nunukan, Kontestan Pemilihan Kepala Daerah maupun pengurus dan simpatisan partai politik wajib mengikuti standar protokol kesehatan penanganan Covid 19, untuk tetap menjaga penyebaran pandemik.

Ketua KPUD Nunukan, Rahman S.IP, mengatakan, sesuai dengan regulasi di KPUD dalam tahapan Pilkada harus mengikuti standar covid 19, kegiatan ayo memakai masker secara serentak ini menjadi sesuatu yang positif sehingga ada penguatan dari institusi lain dalam rangka bersama-sama menyerukan penggunaan masker.

Ketua KPUD Nunukan, Rahman S.IP

“ Jadi bukan hanya penyelenggara pilkada yang menyerukan ini, tetapi diserukan semua lembaga-lembaga pemerintahan termasuk kegiatan yang digagas Polres Nunukan,” kata Raman, usai kegiatan Kampanye Sukses Pilkada 2020, Ayo Pakai Masker! di Tugu Dwikora Alun alun Nunkan, Kamis (10/9).

Untuk itu mantan ketua pengawas pemilu ini menghimbau agar masyarakat selalu menggunakan masker demi menjaga kesehatan apalagi saat ini memasuki tahapan Pilkada ini tentunya sangat dianjurkan tetap disiplin mengikuti prtokol kesehatan pemerintah.

“ Jangan sampai ada lagi masyarakat kita terdampak covid 19, kita berharap agar masyarakat tetap aman ikuti standar pencegahan covid 19 dengan cara memakai masker, cuci tangan dan sosial physical distancing,” lanjutnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Nunukan, Yusran SE, mengatakan salah satu bagian dari pengawasan Pilkada 2020 adalah Protokol Kesehatan, hal ini juga diatur dalam PKPU No 10 terkait tata cara pelaksanaan  protokol kesehatan di seluruh tahapan dan juga diatur dalam peraturan Bawaslu No 6 tahun 2020.

“ Aturan ini kita harapkan dalam pelaksanaan pilkada kedepan ini bisa kita taati bersama, bukan karena soal aturan yang kita taati tpi sebenarnya adalah persoalan keselamatan kita bersama, jangan sampai kemudian pilkada ini menciptakan kerumunan dan Kluster baru, apalagi Pilkada ini sangat Massif.” Jelas Yusran.

Menurutnya pasangan calon dan tim agar bisa memberikan edukasi kepada pendukungnyauntuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan tahapan pilkada, seperti rapat umum hanya dilakukan sekali dan dibatasi sekira 50 orang.

“ Ini masih dalam bentuk draf dan segera disahkan kementrian Hukum dan HAM, kemudian pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka ini semua dibatasi terkait jumlah massa yang harus hadir, sehingga kedepan pasangan calon dan timnya bisa mengembangkan satu sistem kampanye dengan cara kampanye virtual atau bisa langsung blusukan.” saran Yusran.

Yusran berharap agar pemerintah daerah menerbitkan Peraturan sehingga seluruh penyelenggara Pilkada bersama sama menerapkan ataupun menerbitkan setiap pelanggaran protokol kesehatan khususnya di tahapan Pilkada.

“ Hukum tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat, Kontestan Pilkada bisa menang, tetapi kalau masyarakat tertular Covid 19 itu juga menjadi PR bagi Pemenang, jadi semoga ada langkah langkah aksi yang dapat kita lakukan bersama.” tutpupnya.#Mal

Bagikan :
Top Update :
error: Hubungi Redaksi
Pariwara Prokes