Press "Enter" to skip to content

Bawaslu Nunukan Rilis 18 Penanganan Pelanggaran Pilkada.

NUNUKAN – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan 18 penaganan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Nunukan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaa Pilkada penerapan protokol kesehatan dan pelanggaran lainnya, sabtu (17/10) di hall room lankflin hotel Nunukan.

Jenis Pelanggaran disampaikan Bawaslu Nunukan meliputi, 11 pelanggaran administrasi, 1 pelanggaran kode etik penyelenggara, 3 pelanggaran hukum lainnya, dan 3 laporan yang dinilai bukan termasuk pelanggaran.

Laporan terkait lambang Negara di salah satu Alat Peraga Sosialisasi pasangan calon, Bawaslu Nunukan sudah meneruskan hal tersebut ke kepolisian resort Nunukan untuk ditindaklanjuti, namun dinilai bukan merupakan pelanggaran pemilihan  atau pelanggaran hukum lainnya.

Demikian juga dengan laporan yang terjadi di media sosial, penangannya dihentikan karena tidak memenuhi syarat materil dan bukan pelanggaran.

” Pengawasan kami sudah menemukan berbagai jenis pelanggaran baik temuan maupun laporan dari masyarakat, kami menilai partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam pilkada tahun ini,” kata Ketua Bawaslu, Yusran SE.

Selain itu, kata Yusran, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN sudah bawaslu selesaikan dan merekomendasikan ke hal tersebut ke Aparatur Sipil Negara dan saat ini sementara diproses.

Pelanggaran yang bersumber dari temuan Bawaslu Nunukan sebanyak 14 kasus,  4 temuan pada tahapan pendaftaran PPK dan PPS diantaranya pendaftar terindikasi sebagai anggota Parpol  bawaslu merekomemdasikan hal ini ke KPUD Nunukan untuk melakukan perbaikan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

” Satu temuan pada tahapan verifikasi faktual tentang kelalaian penyelenggara pemilihan yang diadukan ke KPUD Nunukan oleh pengawas pemilihan kabupaten terkait dengan pelanggaran kode etik, yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis,” lanjutnya.

Bawaslu Nunukan juga menemukan pembagian transportasi dalam bentuk uang dan terdapat logo partai serta gambar tokoh masyarakat yang bukan pengusung pasangan calon pada APK pasalon, bawaslu merekomendasikan hal ini ke KPUD Nunukan untuk ditindaklanjuti  sebagai pelanggaran administrasi, penanganannya diberikan peringatan tertulis terhadap pasangan calon dan APK diturunkan.

Sementara itu, terdapat satu temuan yang dinilai tidak memenuhi unsur pidana terkait pembagian transportasi dalam bentuk uang kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan Nunukan pada tahapan kampanye, proses penanganan dihentikan.

” Dugaan Netralitas ASN yang ditemukan Bawaslu sudah diteruskan ke Komisi ASN, karena dinilai termasuk pelanggaran hukum lainnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Yusran, sebanyak 5 temuan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi meliputi, 1 temuan pengawas kecamatan sebatik barat pada tahapan pencoklitan, dan 4 temuan pada tahapan pengumuman DPS diantaranya data ganda, data pemilih TMS dan tidak memiliki nomor perekaman, hal ini sudah ditindaklanjuti KPUD Nunukan.

Terkait dengan protokol kesehatan bawaslu menilai terdapat dugaan pelanggaran, namun hal ini dikomunikasikan ke tim paslon agar tetap mematuhi penanganan dan pencegahan covid 19.

” Sejauh ini tim pemenangan calon masih bisa kerjasama sehingga kami belum juga mengeluarkan surat peringatan dan langkah langkah pembubaran, memang diawal kampanye sulit menerapkan protokol kesehatan, tapi setelah kita komunikasikan hal ini, upaya disiplin protokol kesehatan segera tim paslon laksanakan,” kata Yusran SE.#Mal

Bagikan :
Top Update :
error: Hubungi Redaksi
Pariwara Prokes