Press "Enter" to skip to content

Fraksi DPRD : APBD 2021 Fokus Ke Pemulihan Ekonomi Nunukan.

NUNUKAN – Lima Fraksi di DPRD Kabupaten Nunukan menanggapi nota keuangan Rancangan APBD Tahun 2021 yang disampaikan Pemeritah daerah kemarin, proyeksi APBD tahun depan diharapkan fokus ke pemulihan ekonomi.

Tanggapan ini disampaikan Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan dan Fraksi Persatuan Demokrasi Pembangunan, Jumat (20/11) dalam sidang paripurna ke 13 tentang Pemandangan Umum Fraksi fraksi DPRD terhadap nota keuaangan Rancangan APBD 2021.

Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, Achmad Triyadi

Fraksi Hanura berpendapat bahwa, APBD sebesar Rp 1.4 Triliun lebih itu dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Nunukan, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat mengurangi angka pengangguran akibat dampak pandemik covid 19.

“ Semua daerah sedang dilanda wabah virus corona dan berdampak disegala sektor ekonomi, kiranya pemerintah daerah dapat menambah kuota beasiswa bagi mahasiswa Nunukan agar mereka termotivasi meraih cita cita serta membangun daerah,” kata Achmad Triyadi, Juru Bicara Fraksi Partai Hanura.

Fraksi DPRD : APBD 2021 Fokus Ke Pemulihan Ekonomi Nunukan
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Hj Nadia meyampaikan pemandangan umum Fraksi.

Salah satu bentuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Nunukan, yakni mendorong tumbuhnya sentra ekonomi kecil, UKM atau ekonomi kreatif agar masyarakat bisa kembali bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing.

“ Karna kondisi sekarang ini cukup memperihatinkan sehingga kami menilai bahwa eksekutif belum maksimal membangkitkan sektor ekonomi ini, padahal sebenarnya dapat membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di masa yang akan datang.” Ungkap Hj Nadia, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat.

Fraksi DPRD : APBD 2021 Fokus Ke Pemulihan Ekonomi Nunukan
Inah Anggraini Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, melalui pemandangan umumnya, meminta pemerintah daerah memiliki perhatian terhadap stabilitas ekonomi, menurut fraksi ini, covid 19 merupakan salah satu penyebab atas lambannya perputaran ekonomi masyarakat dimana mereka harus mentaati disiplin protokol kesehatan, sehingga pemerintah perlu membantu UMKM dan usaha kecil lainnya dengan cara memastikan program bantuan yang diberikan beberapa waktu tepat sasaran.

“ Selain fokus terhadap penanganan covid 19, fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah untuk teradap penyelesaian piutang kepada Pihak Ketiga agar kembali meningkatkan usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” imbuh, Inah Anggrani juru bicara Fraksi PKS.

Fraksi DPRD : APBD 2021 Fokus Ke Pemulihan Ekonomi Nunukan
Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, Pemandangan umum disampaikan oleh St raudah Arsyad ST

Melalui rapat paripurna tersebut, Fraksi Gerakan Karya pembangunan juga menyampaikan pemandangan umum fraksinya terkait rancangan APBD 2021, fraksi ini berpendapat bahwa pandemi covid 19 tak kunjung melandai berimbas pada seluruh elemen masyarakat, yang tentunya berpengarh pada instrumen pendanaan negara dan daerah, maka APBD 2021 diharapkan bisa menopang masyarakat kecil yang terdampak bencana non alam ini.

“ Selama pandemik covid 19 seluruh pembelajaran sekolah belajar daring, hal ini menurutnya berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat baik ekonomi maupun psikologis, Kami menyarankan agar seolah tetap belajar dari rumah, jangan membirikan beban berlebihan kepada anak, karena dimasapandemi ini kita harus tetap mempertahankan kesehatan, namun proses pendidikan juga bisa terserap dengan baik,” kata St. Raudah Arsyad.

Untuk memilihkan perekonomi masyarakat, tentu membutuhkan akses infrastruktur yang menunjang arus aktifitas ekonomi, menurut Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, selain program bantuan, infrastruktur didaerah tertinggal dan terpencil di Kabupaten Nunukan perlu dibenahi, terutama pembangunan akses jalan dan fasilitas layanan Rumah Sakit didaerah tersebut.

“ Mengingat situasi saat ini masyarakat sulit memasarkan hasil produksi pertanian sehingga membutuhkan akses jalan di Kecamatan Sembakung dan kecamatan Sebuku, begitu pula dengan Rumah Sakit Pratama Sebuku dan Krayan sudah 6 tahun dibangun hingga saat ini belum dioperasikan,” harap Fraksi PPN dalam pemandangan umum yang disampaikan, Joni Sabindo.(fik)

Bagikan :
Top Update :
error: Hubungi Redaksi
Pariwara Prokes