NUNUKAN, marajanews.id – Pemerintah Kabupaten Nunukan dukung pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas (IPKP KPP) Tahun 2025 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (29/10).
Kegiatan ini dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Nunukan, Ir. Jabbar, hadir mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, FGD ini juga dihadiri Deputi III Bidang Infrastruktur, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat BNPP, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, yang melakukan kunjungan kerja ke Nunukan untuk memantau kondisi aktual kawasan perbatasan.
Dalam kunjungannya, BNPP berfokus pada pengumpulan data terkait pemenuhan infrastruktur layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pasar, dan utilitas permukiman.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan indeks dan kebijakan pembangunan wilayah perbatasan di tahun 2025.
Melalui kesempatan tersebut, Ir. Jabbar, M.Si menyampaikan, pengukuran IPKP KPP penting bagi Kabupaten Nunukan, mengingat wilayah ini memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan langsung dengan Malaysia.
Ia menegaskan, Nunukan merupakan pintu gerbang dan etalase negara di perbatasan utara Kalimantan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Sebagai daerah perbatasan, Nunukan tidak hanya menjadi beranda terdepan Indonesia, tetapi juga cermin bagaimana negara hadir untuk masyarakat di tapal batas,” ujar Jabbar saat menyampaikan sambutan Bupati Nunukan.
Plt. Sekda Nunukan ini menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat tata kelola pembangunan perbatasan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas batas, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengembangan ekonomi produktif di kecamatan perbatasan.
Selain itu, Pemkab Nunukan juga berkomitmen mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kalimantan Utara, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sinergitas ini dinilai penting untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di wilayah perbatasan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan lintas bidang.
“Melalui FGD ini, kami berharap dapat diidentifikasi isu-isu strategis serta kendala aktual dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Diharapkan pula muncul rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data,” tambah Jabbar.
Deputi BNPP, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, dalam kesempatan itu juga menegaskan, pengelolaan kawasan perbatasan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Ia menyebut, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja bersama agar pembangunan di wilayah perbatasan berjalan merata dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Hasil dari FGD dan pengukuran IPKP KPP 2025 nantinya akan menjadi acuan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Pemerintah berharap, langkah ini mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.#Adv
