Press "Enter" to skip to content

Perkuat Ekonomi Hijau dan Lindungi Mangrove, Pemkab Bulungan Koordinasikan Proyek Karbon Biru M4CR Kaltara

BULUNGAN, marajanews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mempertegas dukungannya terhadap percepatan pelaksanaan Proyek Karbon Biru Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), sebuah program pengelolaan ekosistem mangrove yang menempatkan Kalimantan Utara sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengembangkan proyek karbon biru berskala internasional. Hal ini merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan ekonomi hijau sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan pesisir.

Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md., saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyiapan Proyek Karbon Biru M4CR di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (14/7/26).

Pertemuan dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, serta dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang, Bupati Nunukan, perwakilan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, dan sejumlah perangkat daerah yang terlibat dalam pengembangan proyek.

Rapat tersebut membahas percepatan penyelesaian berbagai tahapan administrasi, teknis, hingga kelembagaan agar proyek dapat berjalan sesuai peta jalan yang telah disusun.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga menyamakan langkah untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sehingga proyek memperoleh pengakuan nasional maupun sertifikasi internasional sebagai proyek karbon berbasis ekosistem mangrove.

Dalam paparannya, Nani Hendiarti menjelaskan kawasan deliniasi Proyek M4CR mencakup lahan seluas 53.781 hektare yang terdiri atas kawasan Perhutanan Sosial dan Area Penggunaan Lain (APL) di wilayah pesisir Kalimantan Utara.

Berdasarkan kajian teknis, kawasan tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 170 ribu ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) setiap tahun selama masa komitmen proyek selama 35 tahun. Potensi itu dinilai memberikan kontribusi besar terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sekaligus membuka peluang perdagangan karbon di pasar internasional.

Selain mendukung agenda penanganan perubahan iklim, proyek karbon biru ini juga diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan mangrove, mengurangi ancaman abrasi pantai, melindungi habitat pesisir, serta menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui skema perdagangan karbon yang mengedepankan prinsip keadilan.

Keberhasilan program tersebut diyakini akan menjadi contoh pengelolaan sumber daya alam yang memadukan aspek konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nani menegaskan seluruh dokumen pendukung harus segera diselesaikan, termasuk penetapan Lead Project Proponent sebagai pelaksana utama proyek. Langkah itu diperlukan agar proyek dapat didaftarkan ke Sistem Registri Nasional (SRN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memenuhi persyaratan Sistem Registri Dokumen Karbon (SRDK), hingga memperoleh sertifikasi internasional seperti Verra.

Ia mengingatkan bahwa batas waktu pengunggahan dokumen ke sistem registri berlangsung pada Juli 2026 sehingga seluruh tahapan harus dipercepat agar target penyelesaian pada November mendatang tidak bergeser.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang meminta Pemerintah Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung bergerak cepat menyelesaikan seluruh persyaratan yang masih dibutuhkan.

Mulai dari penetapan Kawasan Ekosistem Mangrove (KEM) pada Area Penggunaan Lain, pembentukan tim koordinasi teknis lintas perangkat daerah, hingga penyusunan Benefit Sharing Plan sebagai dasar pembagian manfaat ekonomi hasil perdagangan karbon kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Gubernur juga mengungkapkan, 23 dari 25 desa sasaran telah menyatakan kesediaannya bergabung dalam proyek, sehingga proses penyelesaian administrasi perlu segera dituntaskan.

Wakil Bupati Bulungan Kilat menegaskan Pemerintah Kabupaten Bulungan siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemkab akan mempercepat penyelesaian persyaratan administrasi, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta memberikan dukungan teknis agar proyek berjalan sesuai jadwal.

Apabila seluruh tahapan, termasuk finalisasi Project Design Document (PDD), dapat diselesaikan tepat waktu, Proyek Karbon Biru M4CR ditargetkan diperkenalkan pada forum internasional Conference of the Parties (COP) ke-31 sebagai wujud kontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim global sekaligus memperkuat ekonomi hijau berbasis pelestarian mangrove di Kalimantan Utara.#dkipbulungan

 

Bagikan :