NUNUKAN, marajanews.id – Pemkab bersama Forkopimda Nunukan memperkuat upaya menjaga kamtibmas melalui rapat koordinasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh etnis, serta perwakilan paguyuban.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang VIP Forkopimda Kantor Bupati Nunukan, Rabu (5/8), digelar sebagai respons atas beredarnya unggahan bermuatan provokatif bernuansa SARA di media sosial dan memastikan kondusivitas daerah tetap terjaga melalui komunikasi, persatuan, dan penyelesaian persoalan secara damai.
Rapat dipimpin langsung Bupati Nunukan H. Irwan Sabri didampingi Wakil Bupati Hermanus, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing provokasi yang berpotensi memecah persatuan.
Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Kabupaten Nunukan merupakan kekuatan sosial yang harus terus dirawat melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan semangat persaudaraan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang bergerak cepat menangani persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum sehingga situasi keamanan di wilayah perbatasan tetap terkendali.
“Nunukan adalah rumah bersama bagi berbagai suku, agama, dan budaya. Perbedaan bukan alasan untuk saling berhadapan, melainkan modal sosial untuk membangun daerah yang damai dan harmonis,” kata Irwan Sabri.
Ia menegaskan, menjaga persatuan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah dan aparat keamanan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta warga menjadi kunci dalam mencegah munculnya konflik akibat penyebaran informasi yang menyesatkan.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Hermanus mengimbau masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di ruang digital.
Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif bernuansa SARA.
Sebagai daerah perbatasan yang multietnis, Nunukan membutuhkan suasana yang aman dan damai agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan dapat terus berjalan tanpa gangguan.
Kapolres Nunukan AKBP Ruslaeni turut mengingatkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
Ia meminta masyarakat tidak menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya dan menyerahkan penanganan setiap perkara kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan aparat sangat penting untuk mencegah berkembangnya hoaks maupun narasi provokatif yang dapat mengganggu stabilitas keamanan daerah.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama, di antaranya memperkuat koordinasi lintas elemen masyarakat, meningkatkan edukasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi provokatif di media sosial, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.
Tokoh agama, tokoh adat, tokoh etnis, dan perwakilan paguyuban juga menyatakan komitmennya menggelar deklarasi damai sebagai simbol persatuan sekaligus mempererat komunikasi antarkelompok masyarakat.
Deklarasi itu diharapkan menjadi pengingat bahwa menjaga kerukunan merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, harmonis, dan tetap kondusif.
Dalam Rapat dihasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya memperkuat koordinasi lintas elemen masyarakat, mengajak masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi provokatif di media sosial, serta mendukung penuh proses penegakan hukum.
Selain itu, para tokoh adat dan paguyuban bersepakat menggelar deklarasi damai sebagai bentuk komitmen bersama menjaga persatuan dan stabilitas daerah.#prokopimpmkbnnk
