NUNUKAN, marajanews.id – Akses jembatan Sungai Nyamuk merupakan salah satu persoalan mendesak yang didiskusikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (15/9/26).
DPRD Nunukan menilai perbaikan infrastruktur tersebut tidak lagi sebatas usulan pembangunan, tetapi kebutuhan masyarakat yang harus segera ditangani.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Mulyono, S.H., M.H., mengatakan kerusakan jembatan Sungai Nyamuk perlu mendapat perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas warga.
“Usulan-usulan masyarakat tadi tentunya bukan menjadi suatu keinginan, tetapi menjadi kebutuhan. Contohnya mengenai jembatan Sungai Nyamuk yang harus segera mendapat perhatian,” kata Dr. Andi Muliyono SH, MH
Ia menegaskan DPRD Nunukan akan mengawal aspirasi tersebut agar tidak berhenti sebagai catatan dalam forum Musrenbangdes.
Musrenbangdes digelar itu bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 sekaligus Daftar Usulan RKPDes (DU-RKPDes) 2028.
Kegiatan itu menjadi ruang bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menentukan kebutuhan yang paling mendesak agar dapat diteruskan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Pendidikan dan Pemerataan Anggaran
Ketua Komisi I ini juga menyoroti sektor pendidikan di Kabupaten Nunukan, menurutnya, masih terdapat sekolah yang telah berdiri selama puluhan tahun tetapi belum memperoleh dukungan anggaran pembangunan secara maksimal.
Karena itu, pembangunan fasilitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik.
“Kami tidak hanya melihat sekolahnya, peningkatan sumber daya manusia guru juga perlu dilakukan karena keduanya merupakan satu kesatuan,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan pendidikan tidak cukup hanya membangun sarana dan prasarana, tetapi juga harus memastikan guru memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Di sisi lain, Politisi Partai Gerindr ini mengingatkan seluruh aspirasi masyarakat tetap harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
DPRD, kata dia, akan memperjuangkan kebutuhan warga Sebatik, tetapi pemerintah daerah juga harus menjaga keseimbangan alokasi anggaran agar pembangunan tidak terkonsentrasi di satu wilayah.
“Usulan boleh disampaikan, tetapi pemerintah juga akan melihat mana yang lebih prioritas dan paling dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan penerangan menjadi kebutuhan utama yang harus mendapat perhatian dan direalisasikan,” ungkapnya.#m04/Adv
