NUNUKAN, marajanews.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp48,39 miliar dalam rancangan Perubahan APBD 2026.
Fraksi ini juga meminta pemerintah daerah menjelaskan pemangkasan belanja modal Rp93,86 miliar di tengah kenaikan belanja operasi Rp61,14 miliar.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Dr. Andi Muliyono, SH, MH, menyampaikan catatan tersebut dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Bupati Nunukan mengenai Perubahan APBD 2026, Kamis (18/9/26).
Gerindra meminta pemerintah daerah menguraikan penyebab perubahan anggaran serta dampaknya terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dalam rancangan perubahan anggaran, pendapatan daerah turun dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,77 triliun. Penurunan mencapai Rp61,13 miliar atau 3,34 persen, PAD mengalami koreksi terbesar, dari Rp165,60 miliar menjadi Rp117,20 miliar, atau menyusut 29,23 persen.
Pendapatan transfer juga berkurang Rp11,36 miliar, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah turun Rp1,37 miliar. Setelah perubahan, pendapatan transfer menyumbang sekitar 92,71 persen dari total pendapatan daerah.
Gerindra meminta pemerintah daerah menjelaskan sumber penurunan PAD, capaian realisasi, serta langkah optimalisasi pajak, retribusi, aset daerah, dan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).
Di sisi belanja, anggaran daerah turun dari Rp2,05 triliun menjadi Rp1,97 triliun atau berkurang Rp77,17 miliar. Namun, komposisi belanja mengalami perubahan. Belanja operasi justru bertambah Rp61,14 miliar atau 4,75 persen, sedangkan belanja modal berkurang Rp93,86 miliar atau 18,34 persen.
Gerindra meminta pemerintah daerah merinci komponen belanja operasi yang meningkat, termasuk manfaatnya bagi masyarakat, Fraksi ini juga meminta daftar program yang mengalami pengurangan, penundaan, atau pembatalan akibat pemangkasan belanja modal, terutama pada sektor jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas antarwilayah.
Belanja transfer turut berkurang Rp44,45 miliar atau 17,86 persen, sedangkan belanja tidak terduga tetap Rp7 miliar. Gerindra meminta pemerintah daerah menjelaskan jenis transfer yang dipangkas dan memastikan pengurangan tersebut tidak menghambat pelayanan pemerintahan desa maupun kegiatan prioritas masyarakat.
Rancangan perubahan APBD juga mencatat defisit Rp209,39 miliar. Pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan Rp212,39 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp3 miliar untuk menutup defisit tersebut.
Fraksi Gerindra meminta sumber penerimaan pembiayaan, termasuk kemungkinan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dijelaskan secara terperinci. Dan meminta pemerintah menjaga kesinambungan fiskal dan mengarahkan anggaran pada penguatan pertanian, infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang manfaatnya dapat diukur.#Adv
