NUNUKAN, marajanews.id – Pemerintah Kabupaten Nunukan menghadapi potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Proyeksi tersebut muncul setelah pemerintah daerah mencermati perubahan informasi transfer pemerintah pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.
Hal ini disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, MM dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di kantor DPRD Nunukan, Senin (9/11/26)
Dalam rancangan awal, kata H. Irwan Sabri SE MM, pemerintah daerah mengusulkan pendapatan sebesar Rp1,396 triliun dan belanja Rp1,421 triliun.
Struktur tersebut menghasilkan defisit Rp25 miliar yang direncanakan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Namun, hasil pencermatan terhadap perkembangan informasi transfer ke daerah memunculkan skenario penyesuaian fiskal, Pemerintah memproyeksikan pendapatan setelah penyesuaian mencapai Rp1,407 triliun atau bertambah sekitar Rp10,16 miliar dibandingkan rancangan awal.
Sementara belanja daerah, pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan anggaran hingga Rp1,607 triliun, angka tersebut meningkat Rp185,16 miliar dibandingkan belanja dalam RAPBD awal.
Perbedaan antara proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja itulah yang memunculkan potensi kesenjangan pendanaan sebesar Rp200 miliar.
Dalam kesempatan tersebut, H. Irwan Sabri, SE, MM juga menegaskan, bahwa angka penyesuaian tersebut masih berupa informasi perkembangan fiskal dan bahan pencermatan awal, Pemerintah Daerah belum menetapkannya sebagai pengganti struktur RAPBD yang disampaikan kepada DPRD.
“Kami tidak memandang perubahan angka pendapatan semata-mata sebagai kenaikan kemampuan keuangan yang dapat langsung dibelanjakan bebas. Perubahan komposisi transfer membawa konsekuensi terhadap ruang fiskal, peruntukan dana, waktu pelaksanaan kegiatan, dan prioritas penganggaran,” kata Bupati Nunukan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan menelaah kembali program dan kegiatan, mengendalikan belanja yang belum mendesak, mempertajam program prioritas, serta mengefisienkan belanja operasional.
Penyesuaian tersebut harus tetap melindungi belanja wajib, pelayanan dasar, kewajiban kepada pihak ketiga, dan kepentingan masyarakat.
Selain rasionalisasi anggaran, Pemkab Nunukan mulai menjajaki alternatif pembiayaan pembangunan melalui lembaga keuangan bukan bank.
Pemerintah tentunya akan mengkaji kemungkinan skema pinjaman reguler maupun skema penugasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, Bupati Nunukan menegaskan penjajakan pinjaman belum menjadi keputusan pemerintah untuk menarik utang. Karena setiap opsi pembiayaan harus melalui kajian legalitas, kemampuan pembayaran kembali, pembatasan fiskal, analisis risiko, serta persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah selanjutnya akan menyampaikan informasi pendukung dan hasil pencermatan yang telah tervalidasi dalam pembahasan RAPBD bersama DPRD.
Pemerintah Daerah berharap pembahasan tersebut menghasilkan struktur anggaran yang realistis, transparan, serta mampu menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan Kabupaten Nunukan.#m02
