TANJUNG SELOR, marajanews.id – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (11/5/26).
Agenda tersebut dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan serta bahan ajar pendidikan antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berlangsung di hadapan jajaran pemerintahan provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan tersebut menjadi tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah sekaligus mendorong penguatan pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Pemerintah daerah bersama unsur terkait menempatkan stabilitas harga kebutuhan pokok serta integritas aparatur sebagai perhatian utama dalam pembahasan lintas sektor tersebut.
Rakor diikuti unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, suasana koordinasi berlangsung dinamis dengan pembahasan berbagai isu strategis daerah, mulai dari distribusi bahan pokok hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam penyampaian pandangan, Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, SE., MM., menyoroti pentingnya konsistensi pengawasan terhadap dinamika harga di daerah perbatasan.
“Pengendalian inflasi daerah memerlukan kerja bersama lintas sektor. DPRD Kaltara mendorong penguatan koordinasi agar stabilitas harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga, seiring penguatan nilai antikorupsi di seluruh lini pemerintahan,” ujar Achmad Djufrie.
Pelaksanaan rakor dan peluncuran buku pendidikan antikorupsi tersebut menjadi ruang penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta unsur vertikal di Kalimantan Utara. Hasil pembahasan diharapkan memperkuat arah kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih berintegritas.#Adv
