TANJUNG SELOR, marajanews.id – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) memperketat perlindungan hak masyarakat dalam pengembangan investasi perkebunan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
Regulasi tersebut mengatur penggunaan lahan, penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat, hingga mekanisme penyelesaian konflik agraria agar ekspansi perkebunan tidak memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, menegaskan investasi perkebunan harus berjalan dengan menghormati hak masyarakat di sekitar wilayah usaha.
Menurutnya, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh mengorbankan kepentingan warga maupun masyarakat hukum adat.
“Kita mendukung investasi karena daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi, investasi juga harus menghormati hak masyarakat. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan,” ujar Nasir dalam keterangan tertulis.
Perlindungan tersebut mendapat pengaturan khusus dalam Pasal 7 hingga Pasal 12. Ketentuan itu mencakup penggunaan lahan, penghormatan terhadap budaya dan hak masyarakat, serta mekanisme musyawarah terkait tanah ulayat.
Pengambilan keputusan atas tanah ulayat juga harus menerapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan masyarakat berdasarkan informasi awal yang lengkap tanpa paksaan.
Prinsip ini memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk memahami dan mempertimbangkan keputusan yang berkaitan dengan wilayah serta hak mereka.
DPRD Kaltara juga memasukkan mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat melalui Pasal 67 hingga Pasal 70.
Ketentuan tersebut mengatur penanganan perselisihan melalui koordinasi, musyawarah, serta penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing pihak. Nasir menilai penyelesaian sejak awal dapat mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan.
“Yang kita inginkan adalah pembangunan perkebunan yang membawa ketenteraman dan kesejahteraan, bukan melahirkan konflik berkepanjangan. Karena itu, pencegahan persoalan harus dikedepankan melalui komunikasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum,” tegasnya.
Ranperda yang dibahas Pansus II tersebut terdiri atas 17 bab dan 89 pasal. Selain perlindungan lahan dan penyelesaian konflik, regulasi ini mengatur pola kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta perlindungan lingkungan.
DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara menyepakati Ranperda tersebut dalam rapat paripurna pada 9 November 2026. Persetujuan bersama itu menjadi tahapan sebelum regulasi memasuki proses evaluasi pemerintah pusat.
Setelah memperoleh hasil evaluasi dan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri, Ranperda akan ditetapkan gubernur dan diundangkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Kaltara.
Nasir berharap aturan tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perkebunan. Dengan pengaturan hak atas tanah, kemitraan, serta penyelesaian perselisihan, investasi perkebunan di Kaltara diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat dan kelestarian lingkungan.#Adv
