TANJUNG SELOR, marajanews.id – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyepakati arah kebijakan anggaran daerah 2027 sekaligus menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Keputusan tersebut dsampaikan dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, Senin (9/11/26), melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.
Ketua DPRD Kaltara H Achmad Djufrie memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPRD H Muhammad Nasir dan H Muddain, dan dihadiri wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala bersama jajaran pemerintah provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta undangan lainnya.
Kesepakatan KUA-PPAS menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD (RAPBD) 2027, dokumen tersebut memuat arah kebijakan fiskal, proyeksi pendapatan, rencana belanja, serta prioritas program pembangunan yang akan pemerintah daerah jalankan pada tahun mendatang.
DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas rancangan kebijakan anggaran melalui pembahasan komisi-komisi dan Badan Anggara, tahapan tersebut mengarahkan penyusunan anggaran agar selaras dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Selain menyepakati KUA-PPAS, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara menyetujui tiga Ranperda. Ketiganya mencakup perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Ketiga regulasi ini menyasar sektor berbeda. Perubahan aturan pengelolaan barang milik daerah diarahkan untuk memperkuat administrasi dan pemanfaatan aset pemerintah, seperti Perda perkebunan mendorong pengelolaan usaha yang produktif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sedangkan aturan perbukuan membuka ruang lebih luas bagi pengembangan akses bahan bacaan dan budaya literasi masyarakat.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menegaskan, kesepakatan anggaran dan persetujuan tiga Ranperda menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran dan legislasi DPRD bersama pemerintah provinsi.
“Kesepakatan KUA-PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD 2027, sedangkan persetujuan tiga Ranperda diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan, pembangunan perkebunan berkelanjutan, serta budaya literasi masyarakat Kaltara,” ungkapnya.#Adv
