NUNUKAN, marajanews.id – Kondisi ponton Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Nunukan kian mengkhawatirkan, sejumlah konstruksi mengalami pengeroposan, komponen bangunan terlepas, hingga kebocoran.
Ironisnya, petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PLBL Nunukan harus merogoh kocek pribadi untuk membeli pasir dan semen demi mencegah kerusakan semakin parah.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi PDI Perjuangan, Arming, S.H., mendesak pemerintah provinsi segera memperbaiki fasilitas tersebut.
Ia menilai kerusakan ponton tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan penumpang dan kelancaran pelayanan transportasi laut.
Ia mengaku telah menyoroti persoalan tersebut sejak melakukan monitoring lapangan pada Agustus 2026.
Dalam kunjungan itu, ia memeriksa kondisi Ponton 1, Ponton 2, Ponton 3, hingga kawasan dermaga PLBL Nunukan.
Hasil pemantauan menunjukkan kerusakan infrastruktur membutuhkan penanganan lebih dari sekadar pemeliharaan rutin.
“PLBL Nunukan melayani mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi Ponton 1 dan 2 sudah sangat memprihatinkan. Pemerintah harus segera turun tangan sebelum kerusakan semakin parah dan membahayakan pengguna jasa pelabuhan,” tegas Arming, Sabtu (14/11/2026).
Kepala UPTD PLBL Nunukan, Saifullah Jamal, membenarkan kerusakan sejumlah bagian ponton, menurutnya, hujan deras dan angin kencang memperburuk kondisi konstruksi, terutama tiang penyangga yang mulai keropos, usia bangunan yang berdiri sejak sekitar 2006 turut mempercepat penurunan kualitas infrastruktur.
“Kami khawatir konstruksi roboh sebelum perbaikan resmi berjalan. Karena itu, kami berinisiatif melakukan penanganan darurat bersama rekan-rekan petugas. Kerusakan paling parah terdapat di Ponton 1 yang juga mengalami kebocoran,” ungkap Saifullah.
Anggota DPRD Kaltara Dapil Nunukan ini menyebutkan, koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara menghasilkan informasi mengenai alokasi anggaran pemeliharaan sekitar Rp 160 juta.
Pemerintah merencanakan penggunaan dana tersebut untuk memperbaiki Ponton 1 sebagai titik kerusakan terparah. Perbaikan Ponton 2 akan menyesuaikan sisa anggaran, Politisi Partai PDI Perjuangan ini mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan menunda penanganan fasilitas keselamatan publik.
Ia juga mengapresiasi inisiatif petugas UPTD yang melakukan perbaikan secara swadaya. Namun, ia menegaskan, pengeluaran pribadi petugas tidak boleh menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam merawat aset daerah.
DPRD Kaltara akan mengawal realisasi anggaran pemeliharaan serta mendorong perbaikan dan docking kedua ponton.
“Kita tidak boleh menunggu sampai konstruksi ambruk. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Saya akan terus mengawal agar anggaran yang tersedia segera direalisasikan,” pungkasnya.#Adv










