NUNUKAN, marajanews.id – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak pemerintah provinsi segera mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum produktif.
Kekayaan daerah tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) jika pemerintah melakukan inventarisasi, pemetaan, serta membuka peluang pemanfaatan melalui penyewaan dan kerja sama dengan pihak ketiga.
Desakan itu tertuang dalam laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pansus meminta pemerintah tidak membiarkan aset tanpa kejelasan pemanfaatan hingga kehilangan nilai ekonominya.
Dikonfirmasi, Sabtu (14/11/26) usai menggelar reses di Nunukan, wakil Ketua Pansus I DPRD Kaltara, H. Ladullah, mengatakan pemerintah perlu mengidentifikasi seluruh aset yang belum digunakan secara optimal.
Pemetaan tersebut menjadi langkah awal untuk menentukan skema pemanfaatan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing aset.
“Aset daerah yang belum dimanfaatkan harus segera diidentifikasi dan dipetakan. Jangan sampai kekayaan yang dimiliki pemerintah hanya menjadi barang inventaris tanpa memberikan nilai tambah bagi daerah,” kata Ladullah.
Pansus merekomendasikan Pemprov Kaltara memanfaatkan aset menganggur melalui mekanisme penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan.
Skema tersebut dapat membuka peluang penerimaan daerah sekaligus mengurangi beban pengelolaan barang milik daerah yang tidak memberikan manfaat ekonomi.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif mencari peluang pemanfaatan aset, baik melalui penyewaan maupun kerja sama yang sesuai ketentuan hukum. Dengan begitu, aset yang sebelumnya tidak produktif bisa memberikan manfaat ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Selain optimalisasi aset, Pansus I meminta Pemprov Kaltara segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan pedoman kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menginventarisasi, mengamankan, mengelola, dan memanfaatkan aset secara tertib serta bertanggung jawab.
Ranperda tersebut telah melalui pembahasan Pansus I sejak Februari hingga November 2026. Regulasi ini memperbarui Perda Nomor 18 Tahun 2019 agar menyesuaikan perkembangan ketentuan kementerian terkait. Seluruh fraksi DPRD Kaltara juga telah menyatakan persetujuan dalam rapat paripurna.
DPRD berharap aturan baru tersebut mendorong Pemprov mengubah aset yang selama ini tidak produktif menjadi sumber penerimaan daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan.#Adv
