NUNUKAN, marajanews.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan mengjadiri Forum Group Discussion (FGD) Lemhanas RI, di Lt. IV Kantor Bupati Nunukan, Jumat (10/11/23).
Dalam kegiatan tersebut PWI Nunukan menyampaikan Tupoksi pengkajian strategi Lemhannas RI terkait PLBN Labang, Sei Pancang dan Krayan.
” Tiga PLBN belum diresmikan oleh Presiden padahal ketika ini dioperasikan tentu memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat setempat.” kata Ketua PWI Nunukan, Taslee, melalui diskusi lepas dengan Deputi Lemhanas Usai FGD.
Menurut Tasle banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat di wilayah perbatasan dan tentunya Lemhanas RI punya power merekomendasikan permasalahan tersebut ke Presiden RI.
Disampaikannya, penguatan penyiaran Informasi bukan menjadi satu satunya program yang mendorong perekat Nasionalisme di wilayah perbatasan.
Namun pengkajian strategi bidang geografi, demografi dan SDA, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan wilayah perbatasan juga perlu masuk dalam strategi kebijakan Nasional.
“Sosek Malindo perlu digaungkan kembali, sehingga ada regulasi meningkatkan suplay kebutuhan pokok ke Kabupaten Nunukan, selama ini kan dibatasi,” ungkap Taslee.
Selain itu PWI Nunukan juga meminta agar Deputi Lemhanas mengkaji Pemberdayaan Tenaga Kerja di Nunukan agar meningkatkan serapan tenaga kerja lokal untuk meminimalisir tingkat pengangguran di wilayah perbatasan.
” Terutama pemberdayaan sekaligus pendampingan UMKM dalam menjalankan usahanya, apa yang dibutuhkan dan strategi pemasaran yang tepat untuk para pelaku usaha, sekaligus membuka ruang pemasaran bagi usaha lokal di Nunukan, terutama dapat menjangkau pasar International, itu yang kita harapkan bersama,” tambahnya.
Menjawab hal ini, Deputi Kajian Strategis Lemhanas RI, Prof. Dr. Reni Mayerni mengatakan, memang kunjungan kerja ini memfokuskan pada penguatan informasi penyiaran.
Namun tidak menutup kemungkinan hal lain juga bisa masuk dalam kajian strategis Lemhamas di wilayah Perbatasan.
” Presiden Jokowi sendiri menggaungkan pembangunan harus direalisasikan dari Hilir atau di wilayah Terluar dan Terdepan Indonesia, karena itu ketika ada masukan dari masyarakat, kita kaji dulu dan kemudian dijadikan rekomendasi ke Presiden RI,” kata Reni
Menurut Reni, awalnya Kabupaten Nunukan bukan menjadi prioritas Lemhanas, namun karena ini adalah wilayah perbatasan yang rentan dengan beragam masalah sehingga fokus kajian dilaksanakan di Kabupaten Nunukan.
” Bukan hanya di Nunukan, Fokus kajian kita juga disejumlah daerah di Indonesia dan informasi yang didapatkan langsung di daerah akan dijadikan referensi sebagai penguatan intervensi dalam program strategis nasional di setiap daerah,” ungkapnya.
