NUNUKAN – Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan pada 2022 mendatang diproyeksikan sebesar Rp. 1.098 Trilyun, anggaran tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah, M.Si dalam rapat Paripurna tentang Penyampaian KUA dan PPAS 2022, Senin (6/9) di Kantor DPRD Nunukan.
Menurutnya, penurunan proyeksi PAD 2022 disebabkan situasi global dan Nasional pandemi covid 19 yang mempengaruhi pendapatan daerah terutama target pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah.
” Akibat Pandemi Covid 19 pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termaktub dalam Permemdagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022 yang menyebutkan Tema RKP 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural,” kata Hanafiah.
Dalam situasi pandemik covid 19, lanjutnya, Pemerintah melakukan beberapa langkah ekstraordinary melindungi masyarakat dan perekonomian, selain itu pemerintah Pusat juga melakukan beberapa kebijakan diantaranya Penghematan Anggaran, Refokusing Kegiatan serta realokasi anggaran baik dilingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah.
Dengan beragam asumsi yang hendak dicapai oleh Pemerintah pada tahun mendatang, sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah termasuk di provinsi kalimantan utara.
” Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi Kalimantan Utara tahun 2022, maka pembangunan daerah diarahkan pada penguatan ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Sasarannya adalah, kata Hanafiah, mengarah pada capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Nunukan, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66,4 persen, Angka Kemiskinan 6,21 persen, Tingkat pengangguran terbuka 4,01 persen, Pertumbuhan Ekonomi 3,72 persen dan Gini Rasio 0,282 persen.
Untuk mencapai hal ini perlu arah kebijakan keuangan daerah, karena pelaksanaan pembangunan sangat tergantung pada kecermatan dan akurasi pengelolaan alokasi keuangan daerah agar penuyelenggaraan pembangunan terlaksana dengan baik.
” Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan terikat dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan managemen yang baik pula,” kata Wakil Bupati Nunukan. (Adv)
