Pada urusan transportasi air dan penataan dermaga, pemerintah menegaskan pembenahan terus dilakukan. Pemerintah menyebut mulai 31 Desember 2025, dermaga tanpa izin tidak diperkenankan beroperasi demi keselamatan penumpang.
“Kami bekerja sama dengan KSOP agar semua terminal resmi dan memenuhi standar keselamatan,” tuturnya.
Dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah merespons adanya keluhan terkait akses kerja masyarakat lokal pada perusahaan tertentu. Pemerintah memastikan evaluasi dilakukan dan pelatihan tenaga kerja akan diperluas agar masyarakat memiliki daya saing.
“Kami ingin tenaga kerja lokal lebih terlibat dan kompetitif, sehingga kesempatan kerja lebih terbuka,” jelasnya.
Kemudian untuk sektor UMKM, pemerintah memastikan penguatan terus dilakukan melalui program pembiayaan bunga rendah, pelatihan, peningkatan pemasaran digital, hingga sertifikasi halal untuk produk lokal.
“UMKM perlu didorong karena menjadi penggerak ekonomi. Tahun depan program penguatan akan diperluas,” ucapnya.
Program beasiswa pendidikan juga menjadi bagian yang mendapat perhatian. Pemerintah menyebut kerja sama dengan perguruan tinggi akan ditingkatkan agar lebih banyak pelajar di Nunukan mendapatkan akses pendidikan tinggi.
“Kami ingin lebih banyak anak Nunukan yang melanjutkan pendidikan tinggi melalui beasiswa,” tutupnya.
Rapat berjalan kondusif dan diakhiri dengan pencatatan seluruh poin tanggapan sebagai bagian proses pembahasan berikutnya. Pemerintah berharap penyusunan APBD Tahun 2026 mencerminkan aspirasi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.#Adv
Pages: 1 2
