NUNUKAN, marajanews.id– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kabupaten Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP, di ruang kerjanya, Senin (3/11/25).
Pertemuan ini membahas optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant dan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) tahun anggaran 2025.
Dalam pertemuan tersebut, tim dari Direktorat Dana Transfer Umum Kemenkeu memaparkan kelanjutan input teknis terkait perbaikan kebijakan DAU dalam mendukung layanan dasar, khususnya di sektor kesehatan.
Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada efektivitas pemanfaatan Dana TDF yang diarahkan untuk peningkatan infrastruktur publik di daerah.
Kemenkeu menjadwalkan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Kabupaten Nunukan pada 3–4 November 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data lapangan, berdiskusi dengan perangkat daerah, serta menilai sejauh mana kebijakan transfer dana pusat telah berjalan sesuai sasaran.
Peserta monev terdiri dari Tim Kemenkeu, tenaga ahli Program SKALA, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah seperti BPKAD, Bapenda, Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR Nunukan.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan secara daring dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Plt. Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menyambut baik kehadiran tim Kemenkeu dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mendukung penuh pelaksanaan evaluasi tersebut.
Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan efektif.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola serta efektivitas penggunaan dana pusat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan infrastruktur,” ujar Raden Iwan.
Mantan Kepala Bappeda Pemkab Nunukan ini menambahkan, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan memastikan seluruh program yang bersumber dari dana transfer pusat dikelola sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas daerah.
Terhadap pertemuan tersebut, diharapakan dapat memperkuat koordinasi antara Kemenkeu dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.
Melalui optimalisasi penggunaan DAU dan TDF, pemerintah berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.#Adv
