NUNUKAN, marajanews.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Dana Transfer Umum (Dit. DTU) melakukan kegiatan monitoring pembangunan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, khususnya di wilayah Pulau Sebatik, Selasa (4/11/25).
Kegiatan ini bertujuan memastikan pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah.
Monitoring tersebut dipimpin langsung oleh perwakilan Dit. DTU Kemenkeu, Jack Subarja, bersama rombongan.
Perwakilan Kemenkeu meninjau sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Treasury Deposit Facility (TDF), didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Nunukan, perwakilan BPKAD, Bapenda, Dinas Kesehatan, serta Dinas PUPR Kabupaten Nunukan.
Jack Subarja menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan instruksi langsung dari Menteri Keuangan untuk melakukan evaluasi lapangan terhadap hasil penyaluran dana transfer.
Tujuannya agar penggunaan dana tersebut benar-benar sesuai peruntukan, khususnya dalam sektor kesehatan dan infrastruktur publik.
“Kami ingin memastikan dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Dana Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk memperlancar penyaluran dana perimbangan dari pusat ke daerah.
Melalui monitoring ini, Kemenkeu menilai efektivitas pemanfaatan dana tersebut sekaligus menampung masukan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan lapangan.
Dalam peninjauan di Sebatik, rombongan Kemenkeu meninjau beberapa titik pembangunan seperti perbaikan Puskesmas Sei Taiwan, rekonstruksi jalan menuju Embung Lapri, serta peningkatan jalan Puskesmas Lallesalo dan ruas jalan KP Tellang.
Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dari pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain menyoroti infrastruktur darat, Jack Subarja juga menaruh perhatian pada ketersediaan sarana transportasi kesehatan, seperti ambulans air, yang akan diprioritaskan dalam pembahasan di Kemenkeu.
“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, kami memahami bahwa daerah masih membutuhkan dukungan untuk penguatan layanan publik, termasuk transportasi kesehatan,” tambahnya.
Hasil dari kegiatan monitoring ini akan dilaporkan langsung kepada Menteri Keuangan sebagai bahan evaluasi kebijakan penyaluran dana transfer tahun berikutnya. Laporan tersebut juga akan menjadi dasar untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan publik.
Melalui kegiatan ini, Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah dana transfer dari pemerintah pusat dimanfaatkan secara optimal.
Evaluasi di Nunukan diharapkan menjadi contoh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.#Adv
