Press "Enter" to skip to content

Begini Komposisi APBD Nunukan Tahun Depan

NUNUKAN – Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nnunukan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.074 Triliun, anggaran ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Daerah.

Hal ini disampaikan Bupati Kabupaten Nunukan, melalui Rapat Paripurna Ke 7 Masa Sidang III Tahun 2020 tentang Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nunukan, Selasa (21/7) diruang rapat paripurna kantor DPRD Nunukan.

Bupati Kabupaten Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nunukan, Selasa (21/7) diruang rapat paripurna kantor DPRD Nunukan.

Melalui rapat tersebut, Bupati Nunukan, juga menyampaikan bahwa PAD yang diproyeksikan sebesar Rp. 91.746 Milyar  itu, terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp 14.292 Milyar, Retribusi Daerah sebesar Rp 3.773 Milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5.100 Milyar dan Pendapatan Lain lain sebesar Rp 68.580 Milyar.

Selain komposisi tersebut, juga terdapat estimasi pendapatan transfer daerah untuk tahun 2021, adapun pendapatan transfer ini berasal dari penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah, meliputi; Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 924.990 Milyar dan Transfer antar daerah sebesar Rp 54.488 Milyar.

Terkait dengan Belanja daerah yang merupakan bagian dari proyeksi APBD 2021 tersebut, meliputi ; Belanja Operasional Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 1.089 Triliun.

Adapun Komposisi Belanja Operasional Daerah ini terdiri dari Belanja Pegawai Rp 402.825 Milyar, Belanja Barang dan Jasa Rp 229.512 Milyar, Belanja Subsidi Rp 9.171 Milyar, Belanja Hibah Rp 11.500 Milyar dan Belanja Bantuan Sosial Rp 1.660 Milyar.

Komposisi Belanja Modal, Kata Bupati Nunukan, dianggarkan sebesar Rp 150.017 Milyar terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jaringan dan irigasi dan Belanja Aset tetap lainnya.

Anggota DPRD Nunukan menyimak Laporan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nunukan, Selasa (21/7) diruang rapat paripurna kantor DPRD Nunukan.

Sementara itu, belanja tidak terduga sebesar Rp 15 Milyar, Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp 270.132 Milyar dan Penerimaan Pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebsesar Rp 18.600 Milyar, serta pengeluran pembiayaan sebesar Rp 3 Milyar.

Keseluruhan proyeks Belanja ini nantinya memiliki Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019.

Kedua peraturan tersebut yang akan Pemerintah Daerah jadikan pedoman baru untuk menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan dan pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju “ Single Code Base” yang digunakan menusun perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan dan sebagai tujuan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan utama Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di prioritaskan pada penyelesaian utang, pemulihan ekonomi  dan perlindungan sosial pasca pandemic covid 19  dan sejumlah program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat Nunukan.

“ Kami berharap, dapat segera dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk pembahasan rancangan anggaran dan belanja daerah tahun 2021.” tutup Laura saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Nunukan 2021 di Kantor DPRD Nunukan.

Bagikan :
Top Update :
error: Hubungi Redaksi
Pariwara Prokes