NUNUKAN, marajanews.id — Anggota Komisi II DPRD Nunukan Donal meluapkan kekecewaan terhadap manajemen Perumda Air Minum Tirta Taka Nunukan yang dinilai menutup akses publik dalam proses rekrutmen pegawai dan membuka ruang praktik diskriminasi dalam pengangkatan karyawan baru.
Rapat Komisi II DPRD Nunukan yang digelar di Ruang Ambalat I membahas dugaan pengangkatan 12 pegawai PDAM tanpa pengumuman terbuka, tanpa kriteria seleksi jelas, serta tanpa mekanisme uji kompetensi yang dapat dipantau publik.
“Tidak ada pengumuman perekrutan, kriteria penerimaan tidak jelas, tiba-tiba muncul 12 orang diangkat. PDAM ini bukan milik satu dua orang atau keluarga tertentu,” kata Donal, Senin (12/01/2026).
Donal memandang pola tersebut merugikan generasi muda di wilayah pedalaman yang kehilangan kesempatan kerja di daerah sendiri. Menurut Donal, akses informasi kerja belum merata dan kebijakan PDAM memperlebar kesenjangan.
“Bagaimana dengan anak-anak muda di Krayan, Kabudaya, dan Sebatik? Mereka juga berhak mendapatkan pekerjaan. Jangan seolah-olah hanya orang tertentu saja yang bisa masuk,” ujar Donal.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam memanggil jajaran PDAM untuk memaparkan dasar hukum, mekanisme seleksi, hingga proses wawancara terhadap 12 pegawai tersebut. “Ini sudah menjadi perbincangan publik. DPRD membutuhkan penjelasan terbuka,” kata Fajrul.
Bagian Kepegawaian PDAM Andi Darwis menyebut pengangkatan pegawai mengacu pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 yang memberi kewenangan direktur menunjuk pegawai. Pernyataan tersebut memicu perdebatan di ruang rapat.
“Itu bukan hak veto mutlak. Kewenangan direktur tetap harus sejalan dengan transparansi dan pengawasan DPRD,” tegas Fajrul setelah PDAM tidak mampu menunjukkan bukti pengumuman, tahapan seleksi, maupun proses wawancara.
Ketegangan meningkat saat Donal memprotes keras perlakuan forum yang dinilai tidak memberi ruang bicara, lalu memilih meninggalkan ruang rapat sebagai bentuk penolakan terhadap proses yang berjalan.
“PDAM bukan milik kelompok tertentu. PDAM milik masyarakat Nunukan,” ucap Donal sebelum walk out, seraya menyoroti minimnya perluasan jaringan air bersih di wilayah pedalaman seperti Mansalong dibandingkan penambahan pegawai.
Rapat ini akan menggelar pertemuan lanjutan dan meminta PDAM menyerahkan data lengkap 12 pegawai, mulai latar belakang pendidikan, proses seleksi, hingga penempatan kerja. “Rapat lanjutan akan menentukan sikap DPRD,” pungkas Fajrul.#m03
