NUNUKAN, marajanews.id – Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Rahma Leppa, menegaskan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak dipandang hanya sebagai agenda tahunan yang bersifat administratif.
Hal ini disampaikan saat menyampaikan sambutan dalam Munsyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) 2026, Senin (30/3/26) di lt V Kantr Bupati Nunukan.
Dalam sambutannya, ia menggambarkan, bahwa RKPD sebagai fondasi yang mengarahkan jalannya pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Dikesempatan tersebut, Hj Leppa menuturkan, proses penyusunan RKPD memuat tanggung jawab besar yang tidak bisa dianggap ringan.
“Penyusunan RKPD pada hakikatnya bukan hanya rutinitas pemerintah saja atau pemenuhan kewajiban undang-undang. Ini adalah kesempatan di mana kita meletakkan tanggung jawab dan arah pembangunan daerah untuk satu tahun ke depan,” tegasnya.
Poltisi Partai Hanura ini menjelaskan posisi strategis RKPD sebagai penghubung antara rencana jangka panjang dengan kondisi riil keuangan daerah.
Menurutnya, dokumen tersebut berperan penting dalam menyelaraskan cita-cita pembangunan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“RKPD adalah jembatan yang menghubungkan antara visi jangka panjang pemerintah dengan tata kelola anggaran yang kita miliki. DPRD memandang bahwa penyusunan RKPD harus menjadi jembatan antara harapan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Peran DPRD dalam menghimpun aspirasi publik, juga menjadi bagian usulan masyarakat melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari daerah pemilihan.
Ia berharap seluruh aspirasi itu dapat diramu dalam forum Musrenbang agar melahirkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami di DPRD telah menyerap aspirasi melalui reses dan pokok-pokok pikiran DPRD. Kami berharap musrenbang ini mampu memadukan aspirasi tersebut dengan program prioritas pemerintah daerah,” tambahnya.
Selanin itu, Ketua DPRD Nunukan mengingatkan meski demikian sejumlah tantangan pembangunan juga perlu perhatian serius, daya saing ekonomi daerah masih membutuhkan penguatan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam yang lebih maksimal dan terarah.
“Tantangan ke depan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah penguatan daya saing ekonomi lokal dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam, mempermudah akses modal bagi UMKM, serta mendorong adopsi teknologi digital,” ujarnya.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian, Hj Leppa menekankan, capaian Indeks Pembangunan Manusia menjadi tolok ukur penting dalam melihat keberhasilan pembangunan daerah.
Karena itu, sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD serta seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.#Adv
