NUNUKAN, marajanews.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan lebih cermat mengatur belanja dalam Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) 2026.
Perhatian tersebut muncul setelah pendapatan daerah turun Rp61,132 miliar dan belanja modal berkurang Rp93,864 miliar.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi di Kantor DPRD Nunukan, Kamis (17/9/26).
Menurut PKS, penurunan pendapatan dari Rp1,830 triliun menjadi Rp1,769 triliun harus diikuti dengan pengaturan belanja yang selektif agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani.
“Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, setiap rupiah anggaran hendaknya diarahkan kepada program yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Said Hasan dalam penyampaian pandangan Fraksi PKS.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah menjaga pembangunan infrastruktur dasar meski belanja modal mengalami penurunan.
Persoalan banjir berulang di Pulau Sebatik menjadi perhatian karena penanganannya tidak cukup dilakukan melalui kegiatan yang bersifat sementara.
PKS mendorong pemetaan daerah rawan banjir, penyusunan rencana induk drainase, normalisasi sungai dan saluran pembuang, serta pembangunan dan pemeliharaan drainase secara terpadu.
Sorotan serupa disampaikan terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Dapil 4, terutama Kecamatan Sembakung.
Fraksi PKS mencatat masih terdapat rumah dinas, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang kondisinya tidak layak.
Kerusakan jalan desa dan jembatan jerambah juga terjadi di Desa Tagul, Desa Pelaju, dan Desa Tepian, termasuk titik yang kerap tergenang banjir.
“Pemerataan bukan berarti memberikan porsi yang sama kepada setiap wilayah, melainkan memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhan, tingkat kesulitan, dan kondisi masing-masing wilayah,” ujar Said.
Selain infrastruktur, Fraksi PKS menyoroti kelangkaan dan tingginya harga BBM di Pulau Sebatik.
Kondisi tersebut dinilai membebani nelayan, petani rumput laut, petani kelapa sawit, pelaku usaha kecil, serta warga yang bergantung pada transportasi darat dan laut.
PKS menerima keluhan mengenai BBM di SPBU atau lembaga penyalur yang cepat habis sehingga sebagian warga membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
Fraksi PKS meminta persoalan tersebut mendapat perhatian dalam pembahasan RAPBD-P 2026 karena biaya energi ikut menentukan biaya produksi dan distribusi masyarakat perbatasan.#Adv/mo3
