NUNUKAN, marajanews.id – DPRD Kabupaten Nunukan bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan menyepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.867.902.950.420,47. Nilai tersebut bertambah sekitar Rp37 miliar lebih yang semula dianggarkan sebesar Rp1,830 triliun.
Persetujuan ini digelar dalam rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026, di Kantor DPRD Nunukan, Senin (21/9/26) malam.
Sekretaris DPRD Nunukan melalui Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Herwin SH, menyampaikan Keputusan DPRD Nunukan Nomor 7 Tahun 2026 tentang persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang tentunya merupakan dasar persetujuan bersama antara Legislatif dan Ekskutif Kabupaten Nunukan.
“DPRD Nunukan memutuskan dan menetapkan Rancangan APBD Perubahan 2026 sebesar Rp1,867 triliun lebih,” kata Herwin, SH saat membacakan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
Persetujuan tersebut kemudian ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pimpinan DPRD Nunukan bersama Bupati Nunukan. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Ir. Arpiah ST M.I.Kom, bersama Wakil Ketua II Hj. Andi Mariyati.
Setelah persetujuan bersama tersebut, Perubahan APBD 2026 menjadi dasar pemerintah daerah menjalankan penyesuaian anggaran pada sisa tahun berjalan. DPRD dan Pemkab Nunukan selanjutnya memiliki tanggung jawab mengawal penggunaan anggaran agar sesuai dengan program serta ketentuan yang telah disepakati.
Kemitraan DPRD Nunukan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan menjadi bagian dari proses pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Disetujuinya anggaran tersebut menjadi dasar pembiayaan program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Melalui hubungan kerja yang harmonis, saling mengawasi dan melengkapi, DPRD bersama pemerintah daerah dapat menjaga arah pembangunan tetap berpijak pada kebutuhan warga Nunukan.
Pengelolaan APBD yang terbuka dan bertanggung jawab juga memberi kesempatan lebih besar bagi masyarakat merasakan hasil pembangunan yang disusun melalui keputusan bersama.#Adv/m03
