TANJUNG SELOR, marajanews.id – Rencana pembangunan konektivitas wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) senilai sekitar Rp32 triliun belum menunjukkan realisasi.
DPRD Kaltara mulai menyoroti lambannya tindak lanjut pemerintah pusat setelah sejumlah pejabat melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menegaskan, pihaknya akan mengawal komitmen pemerintah pusat agar rencana pembangunan tersebut segera masuk tahap pelaksanaan.
Ia meminta hasil peninjauan lapangan tidak berhenti pada kegiatan seremonial tanpa kepastian program dan pembiayaan.
“Kami dari DPRD Kaltara akan terus mengawal janji pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran pembangunan konektivitas perbatasan ini. Sejauh ini belum jalan. Kami berharap rencana ini segera direalisasikan,” kata Achmad Djufrie, dikonfirmasi Sabtu (14/11/26) di Tanjung Selor.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah bersama DPRD telah menyampaikan persoalan infrastruktur perbatasan kepada sejumlah Kementerian, dan juga membawa aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat (RDP). Upaya tersebut mendorong pemerintah pusat melihat langsung keterbatasan akses jalan yang selama ini menghambat aktivitas warga.
Menurut Achmad, buruknya konektivitas perbatasan berdampak langsung terhadap mobilitas penduduk, distribusi barang, serta kegiatan ekonomi masyarakat.
Keterbatasan akses juga menyulitkan hubungan antarkawasan dan memperlambat pemerataan pembangunan. Karena itu, penanganan jalan perbatasan membutuhkan kepastian anggaran, tahapan pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
Ia mengingatkan, Kaltara yang telah memasuki usia 14 tahun masih menghadapi pekerjaan besar dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar rencana pembangunan senilai Rp32 triliun tetap masuk dalam agenda pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya, kami meminta masyarakat mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan. Tetapi, kalau dalam pelaksanaannya masih ada yang tidak sesuai harapan, silakan memberikan kritik,” ujarnya.
DPRD Kaltara berharap pemerintah pusat segera menerjemahkan komitmen pembangunan menjadi program kerja yang terukur. Kepastian pendanaan dan pelaksanaan proyek akan menentukan percepatan pembukaan akses wilayah perbatasan.
Pembangunan jalan yang memadai diharapkan memperlancar pelayanan masyarakat, menekan hambatan distribusi logistik, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.#Adv
