TANJUNG SELOR, marajanews.id – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) tagih kepastian pemerintah pusat terkait pembangunan konektivitas jalan di kawasan perbatasan yang membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun. Rencana pembangunan berskala besar tersebut hingga kini belum menunjukkan realisasi.
DPRD meminta pemerintah pusat segera memastikan pendanaan dan tahapan pengerjaan agar masyarakat tidak terus menunggu janji pembangunan.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menegaskan, pemerintah pusat harus menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut melalui kebijakan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan.
Menurutnya, peninjauan lapangan oleh sejumlah pejabat pusat harus menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian bagi masyarakat perbatasan.
“Kami dari DPRD Kaltara akan terus mengawal janji pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran pembangunan konektivitas perbatasan ini. Sejauh ini belum jalan. Kami berharap pembangunan ini segera direalisasikan,” kata Achmad Djufrie, dikonfirmasi by phone di Tanjung Selor, Sabtu (14/11/26)
Ia menilai, akses jalan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di kawasan perbatasan. Keterbatasan infrastruktur jalan dapat menghambat mobilitas penduduk, distribusi barang, serta jangkauan pelayanan publik.
Perbaikan konektivitas juga diperlukan untuk membuka akses antarkawasan dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, DPRD bersama pemerintah daerah telah berulang kali menyampaikan persoalan infrastruktur perbatasan kepada kementerian terkait.
Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong pemerintah pusat mengambil tanggung jawab lebih besar dalam membiayai pembangunan jalan di wilayah Kaltara.
DPRD juga menghimpun aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat (RDP). Berbagai keluhan mengenai kondisi akses jalan menjadi bahan perjuangan legislatif daerah saat berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Selain itu, ia mengapresiasi kunjungan pejabat pemerintah pusat yang telah meninjau langsung kondisi jalan di kawasan perbatasan.
Namun, ia mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berhenti sebatas pemantauan lapangan. Pemerintah pusat perlu menyampaikan kepastian alokasi anggaran, menyusun perencanaan teknis, serta menetapkan jadwal pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, kebutuhan anggaran sekitar Rp32 triliun menunjukkan besarnya tantangan pembangunan konektivitas di wilayah perbatasan Kaltara.
Pemerintah daerah tidak mungkin menanggung seluruh pembiayaan melalui kemampuan fiskal daerah. Dukungan anggaran pusat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan cakupan wilayah.
DPRD Kaltara akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan pemerintah pusat menindaklanjuti rencana tersebut dan akan terus membangun komunikasi dengan kementerian terkait sekaligus mengawal perkembangan kebijakan anggaran pembangunan infrastruktur perbatasan.
“Kami berharap komitmen yang sudah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat kembali hanya menerima janji, sementara kebutuhan pembangunan di lapangan masih belum terpenuhi,” tegasnya.
DPRD Kaltara berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian atas rencana pembangunan jalan perbatasan tersebut.
Bagi masyarakat di wilayah terluar, ketersediaan akses jalan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan penunjang mobilitas, kegiatan ekonomi, dan pemerataan pelayanan pemerintah.#Adv
