TARAKAN, marajanews.id – Keterbatasan anggaran dan tumpang tindih kewenangan pemerintah menghambat realisasi sejumlah aspirasi pembangunan masyarakat Tarakan.
DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) meminta setiap usulan warga diarahkan kepada instansi yang memiliki tanggung jawab agar tidak berhenti pada tahap pengajuan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengungkapkan persoalan tersebut saat menggelar reses di Rumah Makan Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pertemuan itu, warga Kampung Empat, Selumit Pantai, Jembatan Besi, hingga Sebengkok menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.
Syamsuddin menjelaskan, kemampuan fiskal daerah memaksa pemerintah provinsi menyusun prioritas secara lebih ketat.
Pemerintah tidak bisa memasukkan seluruh usulan masyarakat ke dalam APBD tanpa mempertimbangkan ketersediaan anggaran, aturan pengawasan, serta pembagian tugas antarpemerintahan.
“Setiap usulan harus benar-benar dilihat kewenangannya. Tidak semua kebutuhan masyarakat bisa dibebankan kepada pemerintah provinsi. Kondisi anggaran sekarang mengharuskan kita lebih cermat menentukan prioritas,” kata Syamsuddin.
Ia mencontohkan, pembangunan jalan lingkungan dan semenisasi yang masuk kewenangan pemerintah kota perlu diteruskan kepada Pemerintah Kota Tarakan.
DPRD Kaltara tetap mengawal aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan perangkat daerah sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing.
Sementara itu, sektor pendidikan masih membuka ruang intervensi pemerintah provinsi, terutama pembangunan dan peningkatan fasilitas SMA, SMK, serta SLB. Syamsuddin menyebut DPRD perlu memetakan kondisi sekolah sebelum menentukan kebutuhan yang layak masuk prioritas anggaran.
“Kalau berkaitan dengan sekolah, kita harus melihat kebutuhan dan menentukan sekolah mana yang perlu diprioritaskan. Begitu juga infrastruktur, harus dipastikan kewenangannya agar penanganannya tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat, setiap aspirasi tetap diperjuangkan melalui jalur penganggaran yang sesuai, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas, dan ketentuan kewenangan pemerintah.#Adv











