Press "Enter" to skip to content

Reses DPRD Kaltara, Supa’ad Hadirkan Kepala BPJS Kesehatan untuk Jawab Keluhan Warga

TARAKAN, marajanews.id – Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan medis.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, yang menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, di Hotel Lembasung, Sabtu (14/11/26).

Supa’ad sengaja menghadirkan pimpinan BPJS Kesehatan agar masyarakat mendapat penjelasan langsung mengenai persoalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam pertemuan tersebut, warga dan pengemudi ojek online (ojol) menyampaikan keluhan mengenai status kepesertaan, pembayaran iuran, hingga kendala pelayanan kesehatan.

Menurut Supa’ad, persoalan BPJS Kesehatan berulang kali disampaikan masyarakat melalui pertemuan langsung maupun media sosial.

Ia menilai, keluhan tersebut perlu mendapat jawaban dari pihak yang memahami mekanisme administrasi dan penyelenggaraan JKN.

“Selama ini banyak warga menyampaikan keluhan kepada saya, baik ketika bertemu langsung maupun melalui media sosial. Karena itu, saya ingin persoalan tersebut tidak hanya dicatat sebagai aspirasi, tetapi juga bisa langsung mendapatkan penjelasan dari pihak yang memahami mekanismenya,” kata Supa’ad.

Selain itu, Ia juga menyoroti keberlanjutan kepesertaan warga kurang mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperhatikan warga yang bergantung pada bantuan iuran agar tidak kehilangan akses perlindungan kesehatan akibat persoalan pembiayaan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menjelaskan bahwa JKN memberikan perlindungan finansial ketika peserta membutuhkan tindakan medis berbiaya besar.

Layanan seperti pemasangan ring jantung dan cuci darah dapat dijamin sesuai ketentuan program. Namun, peserta harus memastikan status kepesertaannya tetap aktif. Yusef mengungkapkan, pemerintah provinsi tahun ini mengalokasikan pembiayaan PBI untuk 30.000 peserta.

Sementara itu, kemampuan anggaran setiap kabupaten/kota memengaruhi jumlah peserta yang dapat ditanggung melalui pembiayaan daerah.

“Penyesuaian kemampuan anggaran daerah berdampak pada jumlah peserta yang bisa ditanggung. Ada daerah yang mengambil alih pembiayaan, tetapi ada juga peserta yang sementara dinonaktifkan. Persoalan ini perlu dikoordinasikan agar masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan,” ungkap Yusef.

Yusef mengimbau masyarakat segera memeriksa status kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan apabila mengalami kendala administrasi, tunggakan iuran, maupun penolakan layanan.

Ia berharap komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan BPJS Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi penyebab penonaktifan serta mempercepat penanganan keluhan peserta JKN.#Adv

Bagikan :
error: Hubungi Redaksi