NUNUKAN, marajanews.id – DPRD Kabupaten Nunukan menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, hingga penelantaran anak.
Regulasi inisiatif legislatif tersebut diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak anak sekaligus memperkuat perlindungan hukum di tingkat daerah.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH, menyampaikan gagasan tersebut dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 di Kantor DPRD Nunukan, Selasa (17/11/26).
Rapat tersebut membahas penyampaian nota penjelasan dua Raperda usulan pemerintah daerah dan satu Raperda inisiatif DPRD, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Hj. Andi Mariyati dihadiri Pj. Sekda Kabupaten Nunukan, H. Iwan R. Kurniawan unsur forkopimda Nunukan.
Dalam rapat itu, Andi Fajrul Syam, SH, menjelaskan perlindungan anak membutuhkan landasan hukum daerah yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial. Anak-anak masih menghadapi ancaman eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, perdagangan orang, serta pengabaian kebutuhan dasar.
“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Karena itu, diperlukan regulasi daerah yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak,” ujar Andi Fajrul dalam penyampaian nota penjelasan Bapemperda.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam penyusunan Raperda yakni praktik eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi.
Anak-anak kerap dilibatkan dalam aktivitas mencari uang di jalanan, mulai dari mengemis, mengamen, berjualan asongan, memulung, hingga membantu pekerjaan parkir.
Praktik tersebut berisiko mengganggu pendidikan, keselamatan, kesehatan, serta perkembangan mental dan sosial anak.
Raperda ini juga mendorong penguatan sistem pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan.
Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun dukungan kelembagaan, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta meningkatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan kasus pelanggaran hak anak.
Perlindungan juga perlu menyesuaikan perkembangan lingkungan sosial dan teknologi yang menghadirkan bentuk kerentanan baru.
Dalam rancangan tersebut, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
Penyelenggaraan perlindungan anak mencakup pemenuhan hak, pencegahan risiko kerentanan, penanganan korban kekerasan dan eksploitasi, serta pemberian perlindungan khusus kepada anak dalam situasi tertentu.
Melalui Raperda inisiatif itu, DPRD Nunukan mengarahkan pembentukan kebijakan daerah yang menjamin anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.
Regulasi ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat layanan perlindungan serta memastikan setiap anak memperoleh haknya tanpa diskriminasi.#m01








