NUNUKAN, marajanews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyiapkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk mengendalikan pembangunan perumahan sekaligus menekan pertumbuhan kawasan permukiman kumuh.
Regulasi tersebut menyasar penataan hunian jangka panjang, perlindungan kawasan lindung, peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, hingga penanganan permukiman yang tidak layak huni.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Nunukan, H. R. Iwan Kurniawan, menyampaikan dua usulan regulasi ini dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 di Kantor DPRD Nunukan, Selasa (17/11/26).
Kedua Raperda itu mencakup Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Iwan R. Kurniawan menjelaskan, Raperda RP3KP akan menjadi pedoman pembangunan perumahan selama 20 tahun, mulai 2026 hingga 2046.
Dokumen perencanaan tersebut mengarahkan pengembangan hunian di kawasan perkotaan, perbatasan, industri, dan agropolitan pada seluruh kecamatan.
Pemerintah daerah juga merancang hunian berimbang dengan alokasi minimal 20 persen hunian vertikal di kawasan strategis perkotaan.
“Raperda RP3KP kami siapkan sebagai pedoman pembangunan perumahan jangka panjang. Melalui regulasi ini, pengembangan hunian dapat berjalan lebih terarah sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah Kabupaten Nunukan,” kata Pj. Sekda Nunukan.
Regulasi tersebut juga memberikan landasan bagi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), perbaikan rumah, serta pembangunan rumah baru secara swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemkab Nunukan turut mengatur bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi.
Di sisi lain, pemerintah akan membatasi pembangunan permukiman di sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan lindung gambut, hutan lindung, dan ekosistem mangrove.
Sementara itu, Raperda kedua menyasar pencegahan dan penanganan kawasan kumuh melalui tujuh indikator penilaian, yakni kondisi bangunan, jalan lingkungan, akses air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.
Pemerintah akan menyesuaikan penanganan dengan karakter geografis Nunukan, mulai dari permukiman di atas air, tepi air, dataran, perbukitan, hingga kawasan rawan bencana. Pengawasan perizinan, standar teknis, dan kelayakan bangunan juga menjadi instrumen untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman tidak layak.
Pemkab Nunukan menyiapkan tiga pola penanganan kawasan kumuh, yakni pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Pemugaran menyasar kawasan dengan tingkat kekumuhan ringan pada lahan legal.
Peremajaan mencakup penataan menyeluruh pada kawasan dengan tingkat kekumuhan sedang hingga berat. Adapun pemukiman kembali diarahkan bagi permukiman yang berdiri di atas lahan ilegal atau kawasan rawan bencana.
Raperda ini juga mengatur keterlibatan perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemeliharaan lingkungan oleh kelompok swadaya masyarakat, serta sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Iwan meminta DPRD Nunukan memberikan masukan terhadap kedua rancangan regulasi tersebut sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
“Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari pimpinan serta seluruh anggota DPRD agar kedua Raperda ini dapat disempurnakan. Harapannya, regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum dalam pembangunan perumahan, mencegah pertumbuhan kawasan kumuh, dan menghadirkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, serta berkelanjutan bagi masyarakat Nunukan,” tuturnya.#Adv








