TARAKAN, marajanews.id – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak percepatan hilirisasi sektor perikanan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
Selama ini, penjualan hasil laut dalam bentuk bahan mentah membuat daerah belum memperoleh nilai tambah secara optimal dari kekayaan sumber daya perikanan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Adi Nata Kusuma, menilai pemerintah daerah perlu memperkuat industri pengolahan hasil perikanan.
Upaya tersebut dapat mendorong produk perikanan lokal memiliki daya saing lebih tinggi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Kaltara, Adi Nata, Sabtu (14/11/26) di Tarakan, ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyusunan regulasi yang mendukung investasi, pemberdayaan badan usaha, serta pengembangan industri pengolahan hasil laut.
Menurutnya, hilirisasi tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi tangkapan nelayan.
Pemerintah juga perlu menyiapkan ekosistem industri yang mampu mengolah, mengemas, menyimpan, hingga memasarkan produk perikanan sebelum menjangkau konsumen.
“Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan pemberdayaan badan usaha agar investasi sektor perikanan tumbuh. Dengan dukungan tersebut, hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi,” ujar Adi Nata.
Dia menilai pengembangan industri pengolahan berpotensi membuka lapangan kerja, memperluas kegiatan usaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
Rantai usaha perikanan yang berkembang juga dapat memperbesar kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltara.
Karena itu ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah terarah untuk mengembangkan industri perikanan dari hulu hingga hilir, dengan pengolahan yang berkembang di daerah, Kaltara berpeluang menikmati nilai ekonomi lebih besar dari hasil laut sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan.#Adv











