TARAKAN, marajanews.id – Ketidakjelasan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan berpotensi menghambat penanganan bencana di daerah.
DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta kejelasan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dukungan pemerintah provinsi terhadap kabupaten/kota tidak berbenturan dengan aturan kewenangan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Listiani, menyoroti persoalan tersebut saat mengikuti kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/26).
Menurutnya, setiap tingkatan pemerintahan harus memahami batas tanggung jawab masing-masing sebelum mengambil langkah penanganan maupun memberikan bantuan kebencanaan.
“Kami sempat bingung apa yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. KPK juga mengingatkan bahwa sebelum memberikan bantuan, harus dilihat terlebih dahulu apakah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota,” kata Listiani.
Persoalan pembagian kewenangan tersebut turut memengaruhi ruang gerak DPRD provinsi dalam memperjuangkan kebutuhan daerah.
Listiani menilai, pemerintah provinsi tetap perlu mengambil peran dalam mendukung penanggulangan bencana di kabupaten/kota melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
Kejelasan regulasi dapat membantu legislatif menentukan bentuk intervensi tanpa melampaui batas kewenangan.
Karena itu, Listiani mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi penanggulangan bencana.
Pembagian tugas yang terukur dapat mempercepat respons terhadap ancaman bencana sekaligus mencegah tumpang tindih program, anggaran, dan tanggung jawab antarlembaga.
Kunjungan Komisi IV DPRD Kaltara tersebut dipimpin Wakil Ketua Syamsuddin Arfah bersama anggota Komisi IV, yakni Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman.
Rombongan diterima Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra, melalui kunjungan ini, DPRD Kaltara menggali kebutuhan dan kendala BPBD Tarakan sebagai bahan evaluasi untuk mendorong penguatan regulasi, kesiapsiagaan, serta perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.#Adv









