NUNUKAN, marajanews.id – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan se-Kabupaten Nunukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026/2027.
Forum yang digelar, Jumat (13/2/26) di Cafe Sayn ini dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta delegasi dari Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan, lalu dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk merumuskan program prioritas tingkat kabupaten.
Irwan Sabri menegaskan, Musrenbang Kewilayahan tidak boleh berhenti sebagai agenda tahunan yang bersifat administratif melainkan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dari tingkat kelurahan dan desa, terutama menyangkut infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi lokal.
“Kita ingin memastikan setiap usulan masyarakat se Kabupaten Nunukan ini dikaji secara objektif dan konstruktif, sehingga dapat pelayanan yang diberikan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Irwan.
Menurutnya, posisi Kabupaten Nunukan sebagai beranda terdepan Indonesia di perbatasan memilki tantangan tersendiri, pemerintah daerah harus menjamin pembangunan berjalan merata, baik Infrastruktur jalan, akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga sarana air bersih dinilai menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditunda.
Melalui kesempatan tersebut, Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Ir. Andi Astuti, ST., MM menjelaskan, Kabupaten Nunukan berperan dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan, mendukung aktivitas perdagangan, dan memastikan layanan pemerintahan berjalan optimal.
“Peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta konektivitas antar kawasan harus terus kita dorong agar daya saing wilayah meningkat,” ujar Andi Astuti.
Selain infrastruktur dasar, pemerintah daerah juga mengarahkan perhatian pada akses jalan produksi dan dukungan bagi pelaku UMKM.
Sekretaris Bappeda Litbang ini mengatakan, kelancaran distribusi barang dan jasa akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan.
“Dengan mengusung tema Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Penguatan Infrastruktur Ekonomi guna Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, kita ingin pelayanan dasar lebih merata sekaligus memperkuat infrastruktur ekonomi sebagai pengungkit pertumbuhan dan daya saing wilayah,” jelasnya.
Bappeda Litbang mencatat, untuk Tahun 2026 terdapat 386 kegiatan per kecamatan yang bersumber dari Musrenbang dan pokok pikiran DPRD, dengan rincian 230 kegiatan di Kecamatan Nunukan dan 156 kegiatan di Kecamatan Nunukan Selatan yang telah terakomodir dalam dokumen RKA 2026.
Sementara untuk Tahun 2027, terdapat 1.032 usulan dari dua kecamatan tersebut. Setelah melalui proses verifikasi dan penajaman, tersaring 65 usulan prioritas, terdiri atas 35 usulan dari Kecamatan Nunukan dan 30 usulan dari Kecamatan Nunukan Selatan.
Andi Astuti menambahkan, penentuan skala prioritas mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pro SN, serta visi misi 17 Arah Baru Perubahan, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, dampak terhadap pelayanan dasar, kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan kesinambungan program pembangunan.
“Kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan, Karena itu, keputusan yang diambil dalam forum ini akan menentukan kualitas pembangunan Kabupaten Nunukan pada 2027,” ujarnya.#hmspmkbnnk
