Press "Enter" to skip to content

DPRD Nunukan Minta Pemda Evaluasi Total Proyek Fasilitas Kesehatan Usai Insiden Puskesmas Sungai Nyamuk

NUNUKAN, marajanews.id – Ambruknya plafon di Puskesmas Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, memicu perhatian serius DPRD Nunukan.

Insiden yang terjadi saat hujan deras tersebut dinilai tidak hanya sebatas kerusakan fisik bangunan, tetapi juga menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan yang menggunakan anggaran negara.

Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono, menegaskan, fasilitas kesehatan merupakan sarana pelayanan publik yang harus dibangun dengan standar kualitas dan keamanan yang tinggi.

Menurutnya, runtuhnya plafon di salah satu ruang pelayanan puskesmas menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan hingga proses pengawasan proyek. DPRD pun turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi bangunan dan memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan.

Dari hasil peninjauan lapangan, DPRD menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan rehabilitasi bangunan, material plafon yang digunakan dinilai kurang kuat menahan beban, terlebih setelah terjadi rembesan dan genangan air akibat hujan deras.

Kondisi tersebut menyebabkan struktur plafon tidak mampu bertahan hingga akhirnya ambruk. Temuan ini menjadi dasar bagi DPRD untuk meminta audit teknis secara menyeluruh terhadap proyek yang telah selesai dikerjakan tersebut.

Selain menyoroti kualitas pekerjaan, DPRD Nunukan juga meminta aparat penegak hukum, inspektorat serta instansi teknis terkait melakukan investigasi terhadap proses pelaksanaan proyek.

Langkah ini diperlukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam penggunaan anggaran maupun penyimpangan dari spesifikasi yang telah ditetapkan, jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, DPRD meminta pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku agar kejadian serupa tidak terulang pada proyek-proyek pemerintah lainnya.

DPRD menegaskan bahwa keselamatan pasien dan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan fasilitas publik, karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi total terhadap seluruh proyek fasilitas kesehatan di Kabupaten Nunukan, baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai dikerjakan.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan layak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.(Adv)

Bagikan :