NUNUKAN, marajanews.id – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah membenahi sejumlah persoalan pendidikan dan infrastruktur dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Catatan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, H. Firman Latif, dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Kamis (18/9/2026).
Firman menyebut peningkatan mutu pendidikan perlu berjalan melalui penguatan kapasitas pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru.
Fraksi NasDem juga meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan terkait pembelajaran mendalam serta koding dan kecerdasan artifisial.
“Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu melakukan pemetaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi,” kata Firman dalam paripurna.
Fraksi NasDem juga meminta pemerintah memperluas dukungan teknologi pendidikan. Penyediaan jaringan Starlink dinilai perlu diperluas ke seluruh jenjang sekolah, terutama SMP, setelah layanan serupa tersedia pada sejumlah SD.
Fraksi NasDem juga mendorong pelatihan literasi dan numerasi bagi kepala sekolah serta guru dengan melibatkan narasumber kompeten dari perguruan tinggi maupun praktisi pendidikan.
Selain kompetensi tenaga pendidik, NasDem meminta pemerintah memperkuat peran pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan.
Pemerintah daerah juga diminta mengalokasikan biaya operasional pendampingan sekolah binaan serta mendukung pengawas mengikuti rapat koordinasi tingkat nasional.
Demikian juga mengusulkan pemerataan guru berdasarkan kebutuhan sekolah dan penyegaran melalui mutasi bergilir dengan tetap memperhatikan hak guru.
Pada sektor pembangunan, Fraksi NasDem meminta pemerintah mempercepat pembenahan jalan, jembatan, jaringan air bersih, jaringan listrik, drainase, serta fasilitas pendidikan.
Sejumlah titik yang disebut antara lain Binusan Dalam, Ujang Fatimah, Selisun, Nunukan Selatan, Lumbis Pansiangan, Sebatik Barat, Tanjung Karang, Penamas, Somel, Mamolo, hingga Pada Idi.
Fraksi NasDem juga mengusulkan rehabilitasi fasilitas sekolah, termasuk plafon, toilet, perpustakaan, UKS, ruang kelas, serta penanganan genangan di sejumlah sekolah.
Catatan tersebut menunjukkan Fraksi NasDem ingin APBD Perubahan 2026 tidak hanya mengatur penyesuaian anggaran, tetapi juga menjawab kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Nunukan ini juga menyampaikan permintaan Fraksi Nasdem ke pemerintah daerah agar menyusun prioritas Pembangunan berdasarkan kebutuhan lapangan, terutama pendidikan, akses jalan, air bersih, dan fasilitas publik.
Rekomendasi itu menjadi bagian dari pandangan Fraksi NasDem terhadap arah kebijakan anggaran Kabupaten Nunukan tahun 2026.#Adv/m03
