TANJUNG SELOR, marajanews.id – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta pemerintah provinsi membenahi pengelolaan barang milik daerah.
Legislatif menyoroti aset yang belum memiliki kepastian hukum, penyewaan yang harus transparan, hingga aset menganggur yang berpotensi mendatangkan pendapatan bagi daerah.
Desakan tersebut tertuang dalam rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Wakil Ketua Pansus I, H. Ladullah, menyampaikan laporan akhir pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Kaltara.
Pansus I meminta Pemprov Kaltara mempercepat sertifikasi seluruh aset milik daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan legalitas kepemilikan, mencegah sengketa, serta menghindari penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak.
“Percepatan sertifikasi aset harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai aset milik pemerintah tidak memiliki kepastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Wakil Ketua Pansus I H. Ladullah.
DPRD juga meminta Pemprov Kaltara membenahi mekanisme penyewaan aset. Setiap transaksi harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, menggunakan harga yang wajar, serta terbuka untuk pengawasan.
Pansus mengingatkan lemahnya pengawasan dapat memicu penyalahgunaan aset dan kebocoran potensi pendapatan daerah.
Selain sertifikasi dan penyewaan, Pansus I mendorong pemerintah segera mendata aset berstatus idle atau belum dimanfaatkan. Pemerintah dapat mengoptimalkan aset tersebut melalui penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan sesuai ketentuan hukum.
Pansus juga meminta Pemprov segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Perda.
Pembahasan Ranperda tersebut berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Pansus I turut berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah menyetujui Ranperda tersebut sebagai pembaruan Perda Nomor 18 Tahun 2019. Namun, DPRD menegaskan persetujuan regulasi harus diikuti pembenahan administrasi, pengawasan, dan pemanfaatan aset secara terukur.#Adv
