Press "Enter" to skip to content

DPRD Kaltara Minta Pemerintah Pusat Sesuaikan Standar Anggaran Pembangunan Wilayah Perbatasan

TANJUNG SELOR, marajanews.id – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak pemerintah pusat menyesuaikan standar anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman, perbatasan, dan kepulauan.

Kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan akses transportasi membuat biaya pembangunan di kawasan 3T jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nafis, menyampaikan persoalan tersebut saat berdialog dengan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Tanjung Selor, Selasa (17/11/26).

Ia meminta KPK memahami karakteristik pembangunan daerah perbatasan sebelum menilai kewajaran kebutuhan anggaran pemerintah daerah, yang penerapan standar biayanya seragam berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar.

Pembangunan jalan di pelosok, penyediaan akses menuju SMA 18, hingga jalur evakuasi medis darurat membutuhkan pembiayaan lebih besar karena kondisi medan dan keterbatasan sarana transportasi.

“Pembangunan jalan di pelosok maupun penyediaan jalur evakuasi medis darurat membutuhkan biaya besar. Termasuk akses menuju SMA 18. Tingkat kesulitan geografis wilayah perbatasan dan kepulauan berbeda, sehingga standar anggarannya tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” tegas Nafis.

Selain persoalan infrastruktur, Nafis menyoroti tumpang tindih kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ketidakjelasan pembagian kewenangan tersebut kerap menghambat penyaluran bantuan bagi petani dan nelayan.

Padahal, menurut dia, sekitar 60 persen masyarakat Kaltara menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perikanan. Mereka membutuhkan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana produksi perikanan.

“Sekitar 60 persen masyarakat kita bekerja sebagai petani dan nelayan. Mereka membutuhkan dukungan alsintan dan sarana perikanan. Jangan sampai bantuan untuk masyarakat terhambat hanya karena persoalan batas kewenangan antarpemerintahan,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Kaltara mendorong pemerintah pusat menerapkan kebijakan afirmatif bagi daerah perbatasan dan kepulauan. Salah satu usulannya ialah menyesuaikan Standar Satuan Harga (SSH) berdasarkan indeks kemahalan konstruksi serta tingkat kesulitan geografis setiap wilayah.

Tim Korsup KPK menyarankan pemerintah daerah mengoptimalkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan memperkuat koordinasi formal antartingkat pemerintahan agar usulan program tetap sesuai ketentuan hukum.

DPRD Kaltara berharap pemerintah pusat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan anggaran yang mempertimbangkan karakteristik daerah, sehingga masyarakat perbatasan memperoleh akses infrastruktur dan pelayanan dasar secara lebih merata.#Adv

Bagikan :
error: Hubungi Redaksi