Press "Enter" to skip to content

Ketua DPRD Kaltara Perjuangkan DOB Tanjung Selor Melalui Dukungan Pemerintah Pusat

TANJUNG SELOR, marajanews.id – Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor mulai mendapat dukungan melalui pendekatan pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Achmad Djufrie mengungkapkan, anggota DPD RI asal Kaltara, Marthin Bila, menyatakan dukungan itu untuk mendorong pembentukan ibu kota provinsi tersebut melalui jalur top down.

Dukungan itu disampaikan Marthin Bila saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (16/11/26).

Achmad Djufrie yang juga menjabat Ketua Presidium Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memaparkan perkembangan perjuangan pemekaran wilayah.

Achmad Djufrie mengatakan, pendekatan dari pemerintah pusat dapat menjadi alternatif untuk mengatasi sejumlah persyaratan pembentukan DOB yang belum terpenuhi di tingkat daerah.

Selama ini, proses pengusulan Kota Tanjung Selor masih menghadapi kendala administratif dan teknis, terutama terkait jumlah kecamatan.

“Alhamdulillah, beliau mendukung dan siap mem-backup melalui pendekatan top down dari pusat. Sebab, melalui jalur daerah, kita masih kekurangan persyaratan teknis, terutama jumlah kecamatan,” kata Achmad Djufrie.

Dia menjelaskan, wilayah yang dipersiapkan untuk menjadi Kota Tanjung Selor saat ini baru memiliki satu kecamatan.

Padahal, pembentukan DOB tersebut masih membutuhkan tiga kecamatan tambahan untuk memenuhi ketentuan teknis pemekaran wilayah.

Ia menilai, status Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kaltara perlu mendapat perhatian dalam agenda penataan daerah.

Menurutnya, pengembangan wilayah melalui pembentukan daerah otonom dapat membuka ruang peningkatan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Meski mengharapkan dukungan pemerintah pusat, Achmad Djufrie menegaskan presidium tetap siap menyiapkan tiga kecamatan tambahan apabila persyaratan tersebut menjadi kewajiban dalam proses pembentukan DOB.

“Kalau secara teknis pemerintah pusat meminta kita menyiapkan tiga kecamatan tambahan, tentu kita harus siap. Perjuangan ini tetap kita lanjutkan,” ujarnya.#Adv

Bagikan :
error: Hubungi Redaksi