TANJUNG SELOR, marajanews.id – Pengawasan anggaran daerah menjadi sorotan dalam upaya mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
DPRD Kaltara bersama Pemprov Kaltara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi tata kelola perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara, Selasa (17/11/26).
Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menghadiri kegiatan tersebut.
Pembahasan mencakup pengawasan perencanaan dan penganggaran APBD, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, hingga pengadaan barang dan jasa.
Dalam pembahasan itu, anggota DPRD Kaltara menyoroti persoalan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Mereka menyampaikan tingginya biaya konstruksi di kawasan perbatasan serta kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi. Kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan akses turut memengaruhi biaya pelaksanaan pembangunan.
DPRD Kaltara juga mendorong pemerintah daerah menyinkronkan regulasi dan kebijakan afirmatif agar alokasi anggaran sesuai kebutuhan wilayah.
Salah satu usulan yang mengemuka menyangkut penyesuaian standar satuan harga konstruksi untuk kawasan kepulauan dan perbatasan. Penyesuaian tersebut diharapkan mengakomodasi perbedaan biaya pembangunan tanpa menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.
Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto bersama tim menekankan penguatan sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan dan deteksi dini.
Setiap tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program, harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Koordinasi lintas pemerintahan juga perlu diperkuat untuk menutup celah penyimpangan anggaran.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen tindak lanjut melalui penguatan peran Inspektorat Daerah.
Lembaga pengawasan internal pemerintah itu akan melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat pengawasan penggunaan APBD sekaligus memastikan anggaran daerah tersalurkan sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat Kaltara.#Adv










