TARAKAN, marajanews.id – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Agenda tersebut mencakup dua usulan Pemerintah Provinsi Kaltara dan dua rancangan inisiatif DPRD yang menyasar pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan sumber daya air, penghargaan daerah, serta perlindungan petani berladang.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, menjelaskan dua Raperda usulan pemerintah daerah telah melewati pembahasan dan harmonisasi.
Kedua rancangan itu mengatur Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.
Meski telah melewati tahapan tersebut, kedua Raperda masih membutuhkan fasilitasi sebelum proses pembentukan perda berlanjut.
Supa’ad mengatakan, Bapemperda akan membawa kedua rancangan itu ke Propemperda 2027 agar tahapan legislasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
“Yang dari usulan pemerintah sudah terbahas, tetapi masih perlu fasilitasi. Ada dua yang akan kita luncurkan ke Propemperda 2027,” ujar Supa’ad.
Dari jalur inisiatif DPRD, Bapemperda kembali mengusulkan Raperda tentang Penghargaan Daerah.
Rancangan tersebut masuk kembali dalam agenda legislasi karena pembahasannya diperkirakan belum selesai hingga akhir November 2026.
DPRD juga menyiapkan Raperda tentang Perlindungan Petani Berladang sebagai usulan baru untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan perladangan.
Supa’ad menjelaskan, pengusulan kembali Raperda ke dalam Propemperda 2027 bertujuan menjaga kesinambungan pembentukan regulasi daerah.
Bapemperda akan mengawal setiap rancangan agar memenuhi tahapan pembahasan, harmonisasi, fasilitasi, hingga penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui agenda tersebut, DPRD Kaltara menargetkan empat rancangan regulasi dapat berlanjut dan memberikan landasan hukum bagi kebutuhan pembangunan serta perlindungan masyarakat.#Adv










