NUNUKAN, marajanews.id – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE didampingi wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/3/26) dalam rapat paripurna di kantor DPRD Nunukan.
Rapat paripurna tersebut memuat gambaran menyeluruh terkait kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, mulai dari pengelolaan keuangan hingga capaian program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dikesempatan tersebut, H. Irwan Sabri, SE menyampaikan laporan disusun secara ringkas namun tetap memuat substansi utama sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Nota pengantar LKPJ ini saya uraikan secara singkat dengan tetap menjaga esensi dokumen,” kata Irwan Sabri SE.
Dari sisi keuangan daerah, Irwan Sabri SE mengatakan, pendapatan Kabupaten Nunukan tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,89 triliun dan terealisasi Rp1,72 triliun atau mencapai 91,09 persen, yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer, serta pendapatan sah lainnya.
Rincian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp126,44 miliar atau 97,64 persen dari target, sementara pendapatan transfer terealisasi Rp1,58 triliun atau 90,79 persen, dan lain-lain pendapatan sah sebesar Rp8,83 miliar atau 66,55 persen.
Belanja daerah tercatat sebesar Rp2,1 triliun dengan realisasi Rp1,77 triliun atau 82,50 persen, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang tersebar pada berbagai sektor layanan publik.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp1,17 triliun atau 85,03 persen, disusul belanja modal Rp357,66 miliar atau 74,29 persen, belanja tidak terduga Rp3,86 miliar atau 43,61 persen, serta belanja transfer Rp239,30 miliar atau 85,73 persen.
Pembiayaan daerah, target sebesar Rp259 miliar mampu direalisasikan penuh 100 persen, mencerminkan pengelolaan fiskal yang berjalan sesuai perencanaan.
Kinerja pembangunan menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia berada pada angka 69,87 atau 99,9 persen dari target, sekaligus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,82 persen, tetap bergerak positif meski belum menyentuh target 5,5 persen, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,38 persen menjadi 5,27 persen.
Sebanyak 18 indikator kinerja masuk kategori sangat tinggi, sementara capaian investasi hanya 48,47 persen sehingga menjadi perhatian dalam evaluasi pembangunan ke depan.
Capaian program prioritas terlihat pada pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih melalui SPAM, penguatan listrik berbasis energi surya, hingga pembangunan jalan tani sepanjang 142,6 kilometer yang tuntas seluruhnya.
Program sosial juga berjalan dengan dampak langsung, seperti perbaikan 232 rumah layak huni, penyaluran seragam sekolah, serta pemberian beasiswa yang melampaui target penerima.
Di sektor kesehatan dan pendidikan, pemerintah daerah memperkuat layanan melalui penambahan dokter spesialis serta penyediaan akses internet satelit di puluhan sekolah terpencil.
Terkait hal ini, Bupati Nunukan membuka ruang evaluasi dari DPRD sembari mengakui sejumlah kendala yang masih membayangi jalannya pembangunan daerah. Irwan Sabri menyebut keterbatasan fiskal, kondisi geografis yang menantang, serta hambatan teknis lapangan menjadi faktor yang memengaruhi capaian beberapa program.
“Kami membutuhkan masukan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan agar kinerja pemerintahan semakin optimal,” tegasnya, seraya memastikan setiap catatan akan ditindaklanjuti dalam perencanaan berikutnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa didampingi Wakil Ketua I DPRD Nunukan, dengan kehadiran anggota legislatif, unsur Forkopimda, serta jajaran organisasi perangkat daerah.
Suasana sidang berlangsung dengan perhatian serius dari seluruh hadirin terhadap setiap paparan yang disampaikan, terutama pada sektor yang masih memerlukan penguatan dan percepatan.
Penyampaian LKPJ 2025 menjadi bagian penting dalam siklus akuntabilitas pemerintahan daerah yang tidak sekadar menyajikan laporan, tetapi juga membuka ruang dialog antara eksekutif dan legislatif.
Melalui rapat paripurna tersebut, arah kebijakan pembangunan ke depan diharapkan semakin tajam, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Nunukan secara lebih terukur.#Adv
