Press "Enter" to skip to content

Pemprov Raih Peringkat Pertama IKADA 2026 di Wilayah Kanreg VIII BKN

TANJUNG SELOR, marajanews.id– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih peringkat pertama dalam pengukuran Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara (IKADA) Semester I Tahun 2026 untuk kategori pemerintah provinsi di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru, Selasa (14/7).

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Pemprov Kaltara memperoleh skor 99,53 dengan predikat “Tinggi”, mengungguli Provinsi Kalimantan Timur yang meraih nilai 99,38, Kalimantan Tengah 99,26, dan Kalimantan Selatan 99,02.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa IKADA merupakan instrumen yang digunakan BKN untuk mengukur kualitas data ASN berdasarkan empat indikator utama, yakni kelengkapan, ketepatan waktu, akurasi dan konsistensi data.

Menurutnya, penilaian dilakukan terhadap seluruh data kepegawaian yang telah diunggah dan terintegrasi dalam sistem BKN.

“Seluruh data kepegawaian yang sudah terunggah ke sistem BKN dievaluasi. Untuk wilayah Kanreg VIII, Pemprov Kaltara berhasil menempati peringkat tertinggi dari empat provinsi yang ada,” ujar Andi.

Ia mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltara telah berjalan dengan baik. Meski demikian, pembaruan data tetap dilakukan secara berkala mengikuti setiap proses administrasi kepegawaian agar kualitas data tetap terjaga.

Andi menambahkan, hasil tersebut masih merupakan evaluasi Semester I Tahun 2026 sehingga pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pembaruan dan akurasi data ASN.

“Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan. Yang terpenting adalah terus menjaga kualitas pembaruan data dan memastikan seluruh data ASN selalu akurat serta sesuai dengan kondisi terbaru,” pungkasnya.

Prestasi ini menjadi bukti komitmen Pemprov Kaltara dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang semakin akuntabel, modern, dan berbasis data untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik. (dkisp)

Bagikan :