NUNUKAN, marajanews.id – Legislator Partai NasDem, Hendrawan, S.Pd meminta pemerintah pusat agar lebih fokus membangun wilayah perbatasan, khususnya di Kabudaya dan Krayan Kabupaten Nunukan, daripada menggulirkan program transmigrasi yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Hal ini disampaikannya pada Minggu (3/8/25), yang tentunya bertepatan dengan momentum bulan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun.
Menurutnya, semangat kemerdekaan harus tercermin dalam bentuk aksi melalui pemerataan pembangunan, terutama di kawasan terluar dan berbatasan langsung dengan negara lain.
“Wilayah perbatasan seperti Kabudaya dan Krayan, justru perlu mendapat perhatian lebih, Jangan sampai program pusat justru melukai rasa keadilan masyarakat karena tidak menyentuh kebutuhan riil mereka,” tegas Hendrawan.
Ia menilai, program transmigrasi belum mendesak untuk diterapkan di wilayah-wilayah tersebut, masih banyak hal dasar yang perlu dipenuhi pemerintah seperti jalan, listrik, air bersih, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
Hendrawan mengatakan masyarakat di wilayah perbatasan selama ini masih termarjinalkan jika pembangunan infrastruktur tidak segera direalisasikan, ketimpangan antarwilayah bisa menimbulkan gejolak sosial.
“Pada bulan kemerdekaan ini, seharusnya pemerintah menunjukkan semangat membebaskan masyarakat dari keterisolasian, jangan biarkan warga perbatasan terus menunggu janji pembangunan yang tak kunjung datang,” ungkapnya.
Menurutnya, jika pembangunan wilayah perbatasan tidak menjadi prioritas, maka bukan tidak mungkin akan muncul kembali gelombang unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap program pusat yang tidak relevan dengan kondisi lokal.
Anggota DPRD Nunukan dari daerah pemilihan (dapil) empat ini, menegaskan untuk terus mengawal kebijakan pemerintah pusat agar tetap berpihak kepada masyarakat perbatasan.
Ia juga memastikan bahwa Partai NasDem akan tetap konsisten mendukung program yang baik dan menyuarakan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah pusat harus menyusun program berdasarkan pendekatan kebutuhan, jangan sampai keputusan hanya berdasarkan angka atau rencana di atas meja, tanpa memahami kondisi nyata masyarakat perbatasan,” ujar Hendrawan.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat perbatasan., karena Kabudaya dan Krayan berada di garis terdepan menjaga kedaulatan negara.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah tidak lagi memaksakan program yang tidak menjadi prioritas, seperti transmigrasi, tanpa konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta wakil rakyat setempat.
“Program pembangunan harus adil, merata, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kalau ini dilakukan, maka kepercayaan rakyat kepada negara akan semakin kuat,” pungkas Hendrawan.#m01
