NUNUKAN, marajanews.id – Ketua Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Nunukan, Hamsing, S.IP, meluruskan tudingan bahwa fraksinya berniat menghambat rapat paripurna KUA PPAS Perubahan 2025. Ia menegaskan, ketidakhadiran Fraksi Hanura di awal sidang semata-mata untuk meminta kejelasan soal porsi anggaran dan penerapan asas keadilan bagi seluruh daerah pemilihan (dapil).
Menurut Hamsing, Fraksi Hanura ingin memastikan anggaran yang dibahas dalam KUA PPAS Perubahan benar-benar proporsional. Hal ini termasuk pembagian alokasi untuk empat dapil yang ada di Kabupaten Nunukan.
“Kami tidak ingin ada kesenjangan antar daerah,” ujarnya, Kamis (14/8/25).
Ia mengungkapkan, dalam pembahasan anggaran perubahan sebelumnya, Fraksi Hanura sudah meminta penjelasan pemerintah terkait asas keadilan. Namun hingga paripurna digelar, penjelasan yang diharapkan belum juga disampaikan.
“Kami bertanya, berapa porsi anggaran untuk empat dapil? Ini pertanyaan dasar yang harus dijawab. Kalau tidak jelas, bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat?” tegasnya.
Hamsing menilai, pernyataan sejumlah anggota DPRD yang mengaitkan sikap Hanura dengan persoalan pokok pikiran (pokir) adalah keliru. Ia menegaskan, hal tersebut bukan sikap Fraksi Hanura dan meminta pihak lain tidak menyinggung atau mengatasnamakan fraksinya.
Fraksi Hanura, kata dia, memiliki sikap politik yang jelas, yaitu memastikan pemerataan pembangunan di semua wilayah, termasuk Krayan, Lumbis Ogong (Kabudaya), Sebatik, Nunukan Selatan, dan Nunukan.
Dengan nilai APBD mencapai Rp1,8 triliun, Hamsing menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang adil, prioritas, dan tepat sasaran.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat, ia harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat terkait kebijakan anggaran yang disetujui DPRD.
“Kalau masyarakat tanya apakah anggaran ini prioritas, lalu saya tidak bisa menjawab, itu bumerang bagi saya. Makanya kami hati-hati mengambil keputusan,” jelasnya.
Hamsing menegaskan, Fraksi Hanura tetap mendukung pemerintah menjalankan program strategis, termasuk 17 program prioritas daerah. Peran DPRD, lanjutnya, adalah mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
Terkait pernyataan salah satu anggota dewan yang dinilai menuding Fraksi Hanura, Anggota Fraksi, Ahmad Triyadi mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut.
Jika pernyataan itu mengandung pencemaran nama baik, fraksinya mempertimbangkan langkah hukum.
“Kami tidak mau ada statement liar atau asumsi yang menyesatkan publik. Kalau itu masuk kategori tuduhan, bisa saja kami bawa ke ranah hukum,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa paripurna harus digelar secara terburu-buru tanpa pembahasan yang lebih detail.
Menurutnya, pembahasan mendalam diperlukan untuk memastikan semua pihak memahami alokasi anggaran secara menyeluruh.
“Kalau dibahas tuntas, saat reses nanti kami bisa jelaskan kepada masyarakat postur anggaran masing-masing dapil dan kemampuan anggaran untuk membangun,” kata Ahmad Triyadi.
Ia berharap pemerintah dan DPRD bisa menyampaikan informasi anggaran secara transparan kepada publik.
Dengan begitu, masyarakat memahami bahwa jika ada proyek belum terealisasi, hal itu disebabkan keterbatasan anggaran, bukan karena diabaikan.
“Intinya, kami di Fraksi Hanura bukan mau menghambat pemerintahan. Kami hanya ingin memastikan anggaran digunakan secara adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan,” pungkasnya.#m01
