NUNUKAN, marajanews.id – Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan tanggapan resmi terkait pandangan umum fraksi DPRD Nunukan terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan Plt. Sekda Nunukan, R. Iwan Kurniawan pada Jumat (28/11/25) di ruang rapat paripurna DPRD Nunukan.
Dalam penyampaiannya, pemerintah menyampaikan terima kasih atas masukan seluruh fraksi. Pemerintah menilai kritik dan saran yang diberikan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami menghargai pandangan fraksi-fraksi dan akan menjadikan masukan tersebut sebagai bahan perbaikan agar APBD nanti lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar R. Iwan Kurniawan saat rapat berlangsung.
Pada bagian jawaban pemerintah terhadap Fraksi Partai Hanura, Plt. Sekda menyebut pemerintah sepakat mengenai pentingnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah menilai sektor perkebunan, ekspor hasil laut, transportasi air, dan layanan publik memiliki potensi besar meningkatkan kekuatan fiskal daerah.
“Potensi pendapatan daerah masih besar, terutama pada sektor perkebunan dan kelautan. Pemerintah akan meningkatkan regulasi, digitalisasi layanan, serta memperkuat koordinasi agar pemungutan PAD lebih maksimal,” ungkapnya.
Terkait pemerataan penganggaran di seluruh daerah pemilihan, pemerintah memastikan alokasi anggaran disusun berdasarkan data kebutuhan dan asas pemerataan. Pemerintah juga menegaskan transparansi anggaran akan diterapkan melalui dokumen perencanaan yang dapat diakses publik.
“Pembagian anggaran akan tetap objektif, berbasis data kebutuhan, dan dapat diakses publik agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah,” jelasnya.
Menanggapi percepatan operasional Pelabuhan Lintas Batas Negara, pemerintah menyatakan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menilai pelabuhan tersebut penting secara ekonomi, sosial, dan keamanan wilayah.
“Kami terus mendorong percepatan operasional pelabuhan karena ini menyangkut identitas perbatasan dan arus ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Soal infrastruktur jalan di Kecamatan Sebatik, Krayan, Nunukan Selatan, dan wilayah pedalaman lainnya, pemerintah menyebut beberapa proyek sudah berjalan. Pemerintah memastikan pembangunan jalan tetap menjadi prioritas dengan dukungan pemerintah provinsi dan pusat.
“Wilayah seperti Krayan perlu percepatan akses jalan. Saat ini banyak program yang sudah berjalan dan kita targetkan percepatannya,” tambah R. Iwan.
Pages: 1 2
