TARAKAN, marajanews.id – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara monitoring ke sejumlah sekolah di Kota Tarakan, Senin (2/2/26) lalu, terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan sesuai harapan.
Kunjungan tersebut menyasar SMAN 1 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan sebagai lokus monitoring Makan Bergisi Gratis siswa Sekolah Menengah atas dan kejuruan.
Kegiatan dipimpin wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Dr. Syamsuddin Arfah, didampingi anggota Dino Andrian, Supa’ad Hadianto, Muhammad Hatta, Ruman Tumbo, Listiani, serta Hj. Siti Laela.
Selain itu kegiatan ini juga diikuti UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berserta jajaran dan Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) Kota Tarakan.
Mengawali monitoring komisi IV DPRD Kaltara meninjau SMAN 1 Tarakan, hal ini dalam pantauannya memunculkan sejumlah catata terkait kelayakan gizi makanan, kesesuaian harga per porsi, hingga alasan distribusi sempat dihentikan oleh tim pengawas.
Dari hasil pantauan di Sekolah tersebut, anggota dewan kecewa melihat kualitas makanan yang diterima para siswa, ada selisih antara perencanaan program dengan realisasi di sekolah.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan, kualitas makanan tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan,” ungkap Syamsuddin Arfah.
Temuan itu berdampak pada terhentinya distribusi MBG di beberapa satuan pendidikan lain di Tarakan, mulai dari tingkat TK hingga SMP, hal ijni memicu perhatian serius DPRD, mengingat program tersebut menyasar pemenuhan gizi pelajar.
Komisi IV kemudian melanjutkan kunjungan ke SMKN 4 Tarakan dengan agenda berbeda, selain mengevaluasi program MBG, anggota legislative juga meninjau kondisi sarana dan prasarana sekolah yang dinilai masih membutuhkan perhatian, terutama terbatasnya ruang kelas belajar.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD juga menyinggung alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 yang akan diterima sekolah.
“Kami tidak akan tinggal diam, semua temuan ini akan kami tindak lanjuti melalui rekomendasi resmi dan rapat lanjutan bersama pihak terkait,” tegas Syamsuddin.
Terhadap monitoring ini, DPRD Kaltara membuka ruang pengaduan publik serta memastikan evaluasi menyeluruh berjalan demi perbaikan kualitas program dan fasilitas pendidikan di Tarakan.#Adv
