TARAKAN, marajanews.id – Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Ir. Arpiah ST, M.I.Kom menghadiri kegiatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (31/3/26).
Wakil ketua I DPRD Nunukan menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk penguatan dalam pengawasan terhadap transparans pengelolaan keuangan daerah.
Dalam agenda tersebut, Ir. Arpiah ST, M.I.Kom hadir bersama Bupati Nunukan H. Irwan Sabri SE yang turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan R. Iwan Kurniawan.
Penyerahan dokumen LKPD 2025 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebelum memasuki tahapan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Arpiah menjelaskan kehadiran DPRD dalam kegiatan tersebut juga terkait dengan peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami menghadiri kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen anggota legislatif Nunukan menjalankan fungsi pengawasan, dan memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujar Arpiah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai penyampaian LKPD Unaudited 2025 mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran.
Dokumen LKPD itu dasar awal bagi BPK melakukan audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah.
Melalui penyerahan LKPD tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan diharapkan terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang bersih dan profesional.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai berperan penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.#Adv
