TANJUNG SELOR, marajanews.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Utara memonitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Utara tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bulungan. Selasa (14/4/26).
Pengawasan tersebut digelar dengan meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan untuk memverifikasi LKPJ Gubernur dan realisasi Pembangunan di lapangan.
Kegiatan ini dihadiri anggota Pansus LKPJ, yakni Alimuddin, H. Hamka, dan Herman, ketiganya turun langsung menyusuri sejumlah titik program pembangunan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Mengawali monitoring tersebut, Pansus DPRD Kaltara menijau pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Infrastruktur tersebut menjadi perhatian karena menopang aktivitas kelembagaan, sehingga kualitas pekerjaan dan ketepatan progres tidak terlepas dari pemeriksaan.
“Kami ingin melihat secara langsung hasil pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan laporan yang disampaikan,” kata Alimuddin.
Dari lokasi tersebut, Pansus menuju area pematangan lahan pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, kondisi lahan diperiksa secara detail karena tahap awal tersebut akan menentukan pembangunan fisik berikutnya.
“Jika lahan tidak siap, maka tahapan selanjutnya bisa mengalami hambatan, Ini yang kami pastikan sejak awal,” ujar H. Hamka.
Peninjauan kemudian berlanjut ke pematangan lahan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan ini dinilai penting karena berkaitan dengan penguatan sektor ekonomi daerah melalui peningkatan fasilitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Selain infrastruktur fisik, Pansus LKPJ juga memeriksa pengadaan meubeleur di Gedung Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian spesifikasi barang serta kelengkapan sarana penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur.
Rangkaian monitoring dilanjutkan pada kegiatan pematangan lahan dan pemancangan pembangunan Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, Proyek ini dinilai berperan penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah.
Seluruh hasil peninjauan lapangan kemudian dibahas dalam rapat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
“Temuan di lapangan akan kami jadikan bahan analisis dalam penyusunan rekomendasi DPRD, sehingga pelaksanaan pembangunan ke depan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan terukur,” kata Herman.#Adv
